Bang Azran Ingatkan Instansi Terkait dan Daerah Harus Mempersiapakan Strategi dalam Menghadapi Percepatan CASN dan CP3K 2025

JAKARTA, Dekannews-Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Juni 2025 dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K) pada Oktober 2025 mendapat respons positif dari anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Drs Achmad Azran 

Menurut tokoh muda betawi yang akrab disapa Bang Azran ini menegaskan, bahwa langkah ini menjadi angin segar bagi ribuan calon ASN yang telah lama menunggu kepastian status kepegawaian mereka. “Alhamdulillah, Senin, 17 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa pengangkatan CASN akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 dan pengangkatan CP3K dilaksanakan pada bulan Oktober 2025,” ujar Bang Azran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Keputusan ini, menurut Bang  Azran, menjadi langkah positif bagi para calon ASN yang selama ini menghadapi ketidakpastian status kepegawaian. Dengan adanya percepatan pengangkatan, mereka akhirnya mendapatkan kepastian hukum yang selama ini dinantikan. “Kegalauan yang selama ini terjadi sudah dapat diredakan dengan secara arif dan bijaksana oleh pemerintah. Kepastian hukum dan rasa keadilan bagi mereka yang sudah berjuang untuk menjadi CASN maupun CP3K bisa dipenuhi,” kata Mantan Ketua Forkabi Cabang Ciracas Jakarta 2001 - 2023 ini.

Meski menyambut baik kebijakan ini, Bang Azran mengingatkan percepatan pengangkatan harus diiringi dengan perencanaan yang matang dalam memastikan efektivitas birokrasi dan kesiapan teknis di setiap instansi. Tanpa strategi yang jelas, tambahan tenaga ASN ini bisa saja hanya menambah jumlah pegawai tanpa meningkatkan kualitas pelayanan publik.“Saya berharap, semua pihak terkait agar mempersiapkan segalanya dengan baik, benar, dan adil, sehingga bagi CASN dan CP3K memperoleh kepastian untuk status dan formasi yang akan ditempatinya selaku abdi rakyat dan abdi negara,” ujarnya.

Pemerintah memang telah menyiapkan rekrutmen besar untuk CASN dan CP3K pada 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, sebelumnya mengungkapkan terdapat kebutuhan untuk mengisi sekitar 300.000 hingga 400.000 posisi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Selain itu, rekrutmen ini juga akan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi dari seleksi sebelumnya.

Bang Azran mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendengarkan aspirasi publik, khususnya yang disuarakan oleh lembaga DPD RI. Mantan Wakil Ketua Nahdlatul Ulama Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, ini pun menekankan percepatan pengangkatan ASN ini harus diiringi dengan perencanaan yang matang di tingkat daerah.

Percepatan itu, antara lain memastikan setiap daerah memiliki kesiapan infrastruktur, anggaran, serta mekanisme distribusi pegawai yang efektif. “Agar daerah dapat memiliki waktu mempersiapkan diri sehingga diharapkan daerah bisa segera melayani publik dengan lebih baik,” kata Bang Azran.

Sebelumnya, kebijakan percepatan pengangkatan CASN 2024 ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sempat menetapkan jadwal pengangkatan lebih lambat—yakni Oktober 2025 untuk PNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Namun, kebijakan itu memicu kegelisahan di kalangan para calon abdi negara yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan lama demi mendapatkan status ASN. Akhirnya, pemerintah melakukan kajian ulang dan memutuskan untuk mempercepat proses pengangkatan menjadi Juni 2025 untuk PNS dan Oktober 2025 untuk PPPK.

“Pak Presiden mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan Calon ASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PANRB, Senin, 17 Maret 2025.

Selain itu, Prabowo juga mengarahkan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk segera melakukan analisis kebutuhan dan simulasi penempatan ASN agar proses pengangkatan bisa berjalan sesuai jadwal tanpa mengganggu efektivitas birokrasi. “Tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak-hak saudara sekalian,” kata Prasetyo.

Adapun Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan percepatan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal serta memberikan kepastian kepada para calon ASN. Rini berujar pemerintah tetap berpegang pada prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kebijakan ini. “Dengan adanya percepatan yang disampaikan oleh arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), tentunya pengangkatan ASN kali ini dalam rangka memastikan pelayanan optimal dan manfaat yang lebih jelas kepada masyarakat,” kata Rini. (Nto). 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K) pada Oktober 2025 mendapat respons positif dari anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Drs Achmad Azran 

Menurut tokoh muda betawi yang akrab disapa Bang Azran ini menegaskan, bahwa langkah ini menjadi angin segar bagi ribuan calon ASN yang telah lama menunggu kepastian status kepegawaian mereka. “Alhamdulillah, Senin, 17 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa pengangkatan CASN akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 dan pengangkatan CP3K dilaksanakan pada bulan Oktober 2025,” ujar Bang Azran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Keputusan ini, menurut Bang  Azran, menjadi langkah positif bagi para calon ASN yang selama ini menghadapi ketidakpastian status kepegawaian. Dengan adanya percepatan pengangkatan, mereka akhirnya mendapatkan kepastian hukum yang selama ini dinantikan. “Kegalauan yang selama ini terjadi sudah dapat diredakan dengan secara arif dan bijaksana oleh pemerintah. Kepastian hukum dan rasa keadilan bagi mereka yang sudah berjuang untuk menjadi CASN maupun CP3K bisa dipenuhi,” kata Mantan Ketua Forkabi Cabang Ciracas Jakarta 2001 - 2023 ini.

Meski menyambut baik kebijakan ini, Bang Azran mengingatkan percepatan pengangkatan harus diiringi dengan perencanaan yang matang dalam memastikan efektivitas birokrasi dan kesiapan teknis di setiap instansi. Tanpa strategi yang jelas, tambahan tenaga ASN ini bisa saja hanya menambah jumlah pegawai tanpa meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Saya berharap, semua pihak terkait agar mempersiapkan segalanya dengan baik, benar, dan adil, sehingga bagi CASN dan CP3K memperoleh kepastian untuk status dan formasi yang akan ditempatinya selaku abdi rakyat dan abdi negara,” ujarnya.

Pemerintah memang telah menyiapkan rekrutmen besar untuk CASN dan CP3K pada 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, sebelumnya mengungkapkan terdapat kebutuhan untuk mengisi sekitar 300.000 hingga 400.000 posisi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Selain itu, rekrutmen ini juga akan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi dari seleksi sebelumnya.

Bang Azran mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendengarkan aspirasi publik, khususnya yang disuarakan oleh lembaga DPD RI. Mantan Wakil Ketua Nahdlatul Ulama Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, ini pun menekankan percepatan pengangkatan ASN ini harus diiringi dengan perencanaan yang matang di tingkat daerah.

Percepatan itu, antara lain memastikan setiap daerah memiliki kesiapan infrastruktur, anggaran, serta mekanisme distribusi pegawai yang efektif. “Agar daerah dapat memiliki waktu mempersiapkan diri sehingga diharapkan daerah bisa segera melayani publik dengan lebih baik,” kata Bang Azran.

Sebelumnya, kebijakan percepatan pengangkatan CASN 2024 ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sempat menetapkan jadwal pengangkatan lebih lambat—yakni Oktober 2025 untuk PNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Namun, kebijakan itu memicu kegelisahan di kalangan para calon abdi negara yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan lama demi mendapatkan status ASN. Akhirnya, pemerintah melakukan kajian ulang dan memutuskan untuk mempercepat proses pengangkatan menjadi Juni 2025 untuk PNS dan Oktober 2025 untuk PPPK.

“Pak Presiden mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan Calon ASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PANRB, Senin, 17 Maret 2025.

Selain itu, Prabowo juga mengarahkan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk segera melakukan analisis kebutuhan dan simulasi penempatan ASN agar proses pengangkatan bisa berjalan sesuai jadwal tanpa mengganggu efektivitas birokrasi. “Tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak-hak saudara sekalian,” kata Prasetyo.

Adapun Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan percepatan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal serta memberikan kepastian kepada para calon ASN. Rini berujar pemerintah tetap berpegang pada prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kebijakan ini. “Dengan adanya percepatan yang disampaikan oleh arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), tentunya pengangkatan ASN kali ini dalam rangka memastikan pelayanan optimal dan manfaat yang lebih jelas kepada masyarakat,” kata Rini. (Nto).