Dalam Mengelola Air Bersih, Pengamat Soroti Pentingnya Penerapan Kebijakan Tepat
Jakarta, Dekannews - Pemerhati Jakarta yang juga bagian dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, menegaskan pentingnya kebijakan dan regulasi yang tepat dalam pengelolaan air bersih di Jakarta.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Peran dan Kebijakan Regulasi dalam Pengelolaan Air Minum di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (KPMI) di The Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
Sugiyanto, yang akrab disapa SGY, menjelaskan ada dua kebijakan utama yang perlu diterapkan oleh PAM Jaya, sebagai operator air bersih di Jakarta.
Kebijakan pertama adalah menetapkan standar dan target pelayanan air minum, sementara kebijakan kedua adalah menentukan model kebijakan pengelolaan yang akan digunakan, apakah berbasis perusahaan daerah, swasta, atau kemitraan publik-swasta (public private partnership).
"Kebijakan ketiga yang perlu didorong adalah upaya mendukung infrastruktur dan investasi pemerintah. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah peningkatan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan air," kata SGY dalam diskusi tersebut.
Terkait regulasi, SGY juga menekankan pentingnya pembuatan regulasi yang mengacu pada aturan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan air minum.
Ada beberapa hal yang harus dipastikan dalam regulasi tersebut, seperti: pertama, menjamin hak akses air bagi seluruh masyarakat; kedua, mengatur penyesuaian tarif dan subsidi air; ketiga, penegakan standar kualitas air; keempat, pengawasan terhadap kinerja BUMD PAM Jaya; dan terakhir, mencegah eksploitasi sumber daya air.
Selain itu, pemerhati Jakarta lainnya, Amir Hamzah dari Budgeting Metropolitan Watch, mengingatkan akan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan air bersih.
Menurutnya, air merupakan kebutuhan primer yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tanpa air bersih, kehidupan manusia bisa menghadapi berbagai kendala serius.
"Pengelolaan air bersih yang tidak proporsional dan konsepsional dapat memicu konflik, baik di tingkat personal, masyarakat, pemerintah, bahkan hingga antarnegara," ujar Amir dalam pemaparannya yang bertajuk Masyarakat dan Pengelolaan Air Bersih.
Amir menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan air bersih, baik secara individu maupun melalui lembaga. Masyarakat, lanjutnya, harus berperan dalam pemantauan kualitas air, mengawasi debit air, serta terlibat dalam kegiatan konversi sumber air.
Kesadaran akan efisiensi penggunaan air dan pengelolaan limbah, seperti pemisahan limbah organik dan anorganik, juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air bersih.
“Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan penguatan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan air bersih yang baik dan berkelanjutan,” ungkap Amir.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KPMI, Andi Wijaya (Adjie Rimbawan), mengungkapkan bahwa pengelolaan air bersih di Jakarta menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari ketersediaan air baku, akses air bersih yang merata untuk seluruh warga, hingga tarif yang masih relatif murah dibandingkan dengan daerah lainnya.
"Untuk itu, kami sangat mendukung Perumda PAM Jaya dalam upayanya mencapai cakupan air bersih 100 persen pada tahun 2030. Saya kira Pak Arief Nasrudin, Direktur Utama PAM Jaya, sudah membuat milestone yang sangat baik dan menunjukkan kinerja positif," tutup Adjie.
Diskusi ini menjadi wadah penting bagi para pemerhati, masyarakat, dan pemangku kebijakan untuk menyatukan visi dan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan di Jakarta.
