PPKM Darurat Mulai Diterapkan, SGY ; Anies Harus Berani Pinta DPRD Hentikan Kunker dan Reses
Jakarta, Dekannews - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Darurat di Jakarta harus dimulai dari Gubernur DKI Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan Pengamat Perkotaan Jakarta Sugiyanto menanggapi dilmuai nya PPKM Darurat di Jakarta.
"Jadi PPKM jangan hanya untuk masyarakat tapi dimulai dari Gubernur dan DPRD. Kalau Gubernur dan DPRD mempunyai komitmen yang kuat kemudian mempunyai crisis yang tinggi maka akan menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat," kata Sugiyanto di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (03/07/2021).
Menurut SGY sapaan akrab Sugiyanto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi harus terbuka kepada masyarakat salah satunya terkait anggaran.
"Gubernur Anies Baswedan harus berani meminta DPRD DKI Jakarta untuk menghentikan Kunjungan Kerja (Kunker) dan Reses dan semua kegiatan yang berpontensi menjadi penyebaran virus Covid-19. Kemudian potong anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19," ujarnya.
Dalam hal itu, Kata SGY, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus duduk bersama untuk bicara, agar masyarakat dapat melihat keseriusan DPRD DKI dalam membantu penanganan Covid-19 di Jakarta.
Selain itu, SGY meminta agar Anies Baswedan berupaya mengembalikan anggaran Formula E yang nilainya berkisar Rp 900 Milyar dan dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta beserta DPRD DKI Jakarta harus kompak.
"Kemudian untuk bansos-bansos, Gubernur Anies harus berani menagih pajak terhutang di pengembang-pengembang atau perusahaan di Jakarta, karena mereka punya kewajiban yang harus dipenuhi," tegasnya.
SGY yakin jika semua unsur masyarakat dan Pemerintah dilibatkan dalam penanganan Covid-19, penyebaran wabah virus tersebut dapat ditekan penyebarannya. EDI
