SGY Desak DPRD Agar Anies Bubarkan TGUPP
Jakarta, Dekannews - Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) meminta Pemprov DKI Jakarta fokus dalam menyikapi peningkatan penularan Covid-19.
Direktur Eksekutif Katar Sugiyanto menegaskan, DPRD DKI Jakarta harus mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kondisi Jakarta terkini. “Sekaranglah saat tepat bagi DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies membubarkan TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) dan diganti menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Penghentian Penyebaran Covid-19 (TGUP3 Covid-19),” ujar Sugiyanto di Jakarta, Selasa (29/6/2021).
Menurut SGY sapaan akrab Sugiyanto, keberadaan TGUPP sudah tidak relevan di saat Pandemi Virus Corona mengguncang sendi kehidupan. Sebab yang terpenting sekarang adalah mengatasi persoalan dampak dari Covid-19.
Sugiyanto menegaskan, Jakarta sulit menghindari serangan Covid-19 lantaran banyaknya dampak akibat pandemi. “Tidak hanya masyarakat Jakarta yang susah, banyak usaha yang gulung tikar,” terangnya.
Bahkan, kata Sugiyanto, pemerintah daerah babak belur dalam persoalan anggaran hal itu akibta PAD (pendapatan asli daerah) menurun segingga menyebabkan pembangunan terganggu.
Anggaran daerah, tambah Sugiyanto, belum bisa memenuhi kebutuhan kondisi seperti sekarang dan salah satu upaya mengatasi persoalan anggaran adalah dengan membubarkan TGUPP
"Apalagi, anggaran TGUPP di 2021 mencapai Rp. 19,84 miliar. Jumlah anggaran yang sama juga dialokasikan pada 2020. Dari rencana alokasi Rp. 26,5 miliar, anggaran TGUPP disepakati Rp. 19,8 miliar. Sebagai gantinya, Gubernur Anies mengurangi jumlah TGUPP dari 67 menjadi 50 orang," beber Sugiyanto.
Seperti diketaahui, TGUPP sudah ada sejak era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yakni pada 2014. Tim non-perangkat daerah yang berkedudukan di bawah gubernur itu awalnya hanya berjumlah 7 orang.
Kemudian meningkat menjadi 9 orang di masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Di masa kepemimpinan Anies Baswedan pada 2017, jumlah anggota TGUPP melonjak drastis menjadi 74 orang. EDI