DKI Bahas APBD 2025, Ketua DPRD Khoirudin Singgung Penyerapan Anggaran dan Program Prioritas
Bogor, Dekannews - DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI lebih memprioritaskan pelayanan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, banjir, dan macet pada perencanaan anggaran tahun ini.
“Apalagi untuk sektor pendidikan, penganggarannya jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mana mencapai sekitar 25 persen. Adapun tahun sebelumnya sekitar 20 persen,” ungkap Khoirudin usai membuka Rapat Pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2025 di Grand Cempaka Resort & Convention di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (18/11/2024).
Oleh karena itu, Ketua DPW PKS DKI tersebut mengingatkan kalangan eksekutif untuk menggunakan anggaran APBD 2025 semaksimal mungkin.
Dia berharap, penyerapan anggaran bisa mencapai 90 persen agar pendapatan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS turut terdongkrak naik.
“Penyerapan APBD tahun ini diharapkan bisa mencapai 90 persen. Karena kalau penyerapan kecil, secara otomatis TKD-nya akan mengecil pula,” kata Khoirudin.
Pada tahun anggaran 2025, kata Khoirudin, bahwa evaluasi yang dilakukan dari Dewan bukan berapa persen serapan anggaran, tapi feed back dari penganggaran tersebut seperti apa yang kemudian dinikmati masyarakat.
“Intinya, Dewan ingin menguatkan fungsi kontrol agar penggunaan anggaran berjalan sebagaimana mestinya,” beber Khoirudin.
Khoirudin menjelaskan bahwa setelah usai melakukan tanda tangan MoU antara eksekutif dan legislatif soal KUA-PPAS dua pekan lalu di gedung DPRD DKI, maka langsung ditindaklanjuti rangkaian rapat pembahasan APBD 2025 secara intensif.
“Pada rapat ini, seluruh Komisi ingin membahas secara lebih detail tentang pos-pos anggaran. Jadi, semua kegiatan penganggaran harus jelas tujuannya,” jela dia.
Rapat pembahasan APBD 2025 yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dari Senin hingga Rabu, dihadiri segenap pimpinan Dewan dan seluruh komisi yang ada. Adapun dari pihak eksekutif juga pada hadir mulai dari staf hingga pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk sejumlah kepala Dinas, Badan, Walikota, dan lainnya.
Rapat dihadiri ribuan undangan dari kalangan Dewan dan ASN DKI Jakarta.
