Data BPS Jadi Acuan, Pemprov DKI Targetkan Benahi 211 RW Kumuh
DEKANNEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memperbaiki kualitas permukiman warga melalui pembaruan data kawasan kumuh yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan terbaru menunjukkan terdapat 211 RW kumuh dari total 2.749 RW di Jakarta berdasarkan hasil finalisasi data tahun 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan data tersebut akan menjadi pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan penataan kawasan padat penduduk.
“Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi prioritas penanganan. Kawasan Tambora disebut sebagai salah satu titik perhatian karena memiliki tingkat kepadatan permukiman yang tinggi dan memerlukan penataan secara bertahap serta terukur.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pendataan kawasan kumuh kini dilakukan dengan pendekatan teknologi modern. Selain survei lapangan, BPS juga menggunakan citra satelit berbasis big data guna meningkatkan ketepatan hasil pendataan.
Menurut Amalia, penggunaan teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran kondisi wilayah secara lebih nyata dan terukur.
Penilaian kawasan kumuj sendiri dilakukan menggunakan 11 indikator, tidak hanya berdasarkan kondisi fisik bangunan. Indikator tersebut meliputi kepadatan penduduk, kualitas bangunan, ventilasi, pencahayaan, sanitasi, pengelolaan sampah, saluran drainase, kondisi jalan lingkungan, penerangan jalan umum, hingga keteraturan tata letak bangunan.
Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan analisis terhadap 1.904 RW melalui metode overlay data citra satelit guna memastikan kesesuaian kondisi lapangan. Kolaborasi tersebut turut diperluas untuk mendukung pendataan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Jakarta.
