Tragedi Tiga Korban Jiwa di Pernikahan Anak KDM: Dugaan Kelalaian dan Potensi Tindak Pidana

TRAGEDI ini tidak hanya menjadi catatan kelam dalam sejarah perayaan seremonial publik, tetapi juga membuka ruang untuk penyelidikan hukum yang serius

Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)

Beberapa hari terakhir, saya cukup sibuk sehingga belum sempat menulis artikel. Padahal, banyak topik menarik telah saya rumuskan pokok-pokok pikirannya, bahkan draf artikelnya pun sudah disiapkan. Semuanya sebenarnya sudah siap tayang—hanya tinggal melalui proses akhir, yakni penyuntingan. Topik-topik tersebut mencakup berbagai isu di DKI Jakarta, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir; persoalan banjir dan peran Dinas Sumber Daya Air (SDA); kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dalam mengatasi kemacetan; hingga peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah, RDF, dan pembangunan ITF.

Selain itu, terdapat pula topik mengenai temuan dari Kementerian Pertanian terkait hasil laboratorium yang mengindikasikan dugaan keterlibatan BUMD DKI Jakarta, PT FSTJ, dalam praktik pengoplosan beras premium. Ada juga isu tentang pejabat yang memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sorotan. Tak ketinggalan, perihal pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat yang turut ramai dibicarakan publik. Namun, karena kesibukan dan rasa enggan, saya baru sempat menuliskannya hari ini, Rabu, 23 Juli 2025.

Baru kemarin, Selasa, 22 Juli 2025, saya menulis artikel berjudul “Silaturahmi Politik Prabowo dan Jokowi: Antara Simbol Rekonsiliasi dan Bayang-Bayang Kekecewaan.” Hari ini, saya merasa perlu kembali menulis, meski sempat enggan untuk memulainya. Namun, karena begitu maraknya pemberitaan di media sosial, saya terdorong untuk menyelesaikan tulisan ini. Selanjutnya, topik-topik yang telah disebutkan di atas akan segera saya tuntaskan, sebagai bagian dari upaya memberikan informasi kepada publik.

Baiklah, kita mulai dari Jawa Barat. Di media sosial, viral beredar potongan video pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi—yang lebih dikenal dengan sapaan Kang Dedi Mulyadi (KDM)—yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya acara makan-makan gratis untuk warga dalam pesta pernikahan anaknya. Namun, beredar pula video lain yang menunjukkan percakapan antara KDM dan putranya sebelum hari pernikahan, yang secara spesifik membahas rencana penyediaan makanan gratis bagi sekitar 5.000 warga, bahkan jika memungkinkan, sebanyak-banyaknya. Acara tersebut direncanakan berlangsung pada hari Jumat, 18 Juli 2025.

Pesta pernikahan Maula Akbar, putra KDM, dengan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, yang berlangsung di Lapangan Otto Iskandar Dinata, Garut, diwarnai tragedi yang memilukan. Ribuan warga menghadiri acara yang menyertakan hiburan dan sajian makanan gratis. Sayangnya, situasi menjadi tidak terkendali, mengakibatkan desakan besar di area pendopo. Akibatnya, tiga orang meninggal dunia: seorang anak perempuan berusia delapan tahun, seorang lansia, dan seorang anggota polisi yang sedang bertugas.

Tragedi ini bermula dari antusiasme warga yang telah memadati lokasi sejak pagi. Usai salat Jumat, saat pintu pendopo dibuka, massa berdesakan masuk untuk berebut makanan. Kepadatan yang ekstrem menyebabkan kekurangan oksigen, membuat banyak orang pingsan, termasuk anggota Bhabinkamtibmas Polsek Garut, Cecep, yang setelah menolong beberapa korban, akhirnya sendiri meninggal dunia karena kelelahan dan sesak napas.

Pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat telah mengonfirmasi jumlah korban jiwa. Kejadian ini menunjukkan adanya indikasi kuat kelalaian dari penyelenggara acara yang gagal mengantisipasi risiko kerumunan. Tragedi ini tidak hanya menjadi catatan kelam dalam sejarah perayaan seremonial publik, tetapi juga membuka ruang untuk penyelidikan hukum yang serius.

Secara yuridis, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 474 ayat (3), yang memperkuat aspek pertanggungjawaban pidana dalam konteks kelalaian. Pidana penjaranya paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak katagori V.

Selain KUHP, tanggung jawab dalam penyelenggaraan acara juga diatur dalam berbagai peraturan daerah dan teknis lainnya—termasuk perizinan keramaian, protokol keselamatan publik, dan standar tata kelola acara skala besar. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat memperkuat dugaan adanya kelalaian serius dari pihak penyelenggara.

Dalam hukum pidana, kelalaian dipahami sebagai kegagalan memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu. Penyelenggara acara berkewajiban menjamin keselamatan seluruh tamu, terlebih jika acara bersifat terbuka dan diperkirakan mengundang kerumunan besar. Acara yang menyertakan makanan gratis dan hiburan di ruang publik secara langsung menimbulkan potensi keramaian, yang wajib diantisipasi melalui pengamanan, pengendalian massa, dan dukungan medis yang memadai.

Minimnya pengamanan serta buruknya manajemen risiko mencerminkan adanya kelalaian yang tidak dapat dianggap remeh. Ini bukan sekadar kesalahan administratif atau teknis, melainkan bentuk kealpaan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam berbagai preseden hukum, penyelenggara kegiatan publik dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam memitigasi risiko yang mengakibatkan korban.

Dalam konteks ini, jika kita mencermati dua potongan video viral yang saya sebutkan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, ada dugaan bahwa KDM berupaya melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan tidak mengetahui adanya acara makan gratis. Padahal, dalam video percakapannya dengan sang putra, terlihat jelas bahwa hal tersebut dibahas secara spesifik.

Kedua, KDM dan putranya secara nyata mengetahui rencana penyelenggaraan makan gratis yang melibatkan sekitar 5.000 warga, bahkan disebutkan bisa sebanyak-banyaknya jika memungkinkan. Maka, atas tragedi yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, patut diduga bahwa KDM dan putranya telah lalai dalam mengantisipasi berbagai aspek, termasuk soal keamanan dan keselamatan warga yang hadir.

Melihat kondisi ini, pihak panitia atau penyelenggara acara (event organizer) tampaknya perlu dimintai keterangan dan pertanggungjawaban hukum atas kejadian tersebut. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam acara, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku orang tua mempelai, serta Maula Akbar dan Putri Karlina sebagai pengantin sekaligus pemilik hajatan, juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban terkait keselamatan publik.

Tiga korban jiwa dalam insiden ini bukan hanya duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi peringatan bahwa keselamatan publik harus dijadikan prioritas utama dalam setiap kegiatan terbuka.

Tragedi ini seyogianya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak: penyelenggara acara, pejabat publik, maupun masyarakat luas, tentang urgensi perencanaan matang, pengendalian risiko, dan kepatuhan hukum dalam setiap kegiatan massal. Mengabaikan aspek keselamatan bukan hanya kesalahan moral, tetapi dapat berujung pada konsekuensi hukum serius, termasuk pidana.