Terkait Dukung Anies Capres 2024, Komut Jaktour, Selama Tidak Gratis Siapapun Bisa Gunakan Faslitas Hotel
Jakarta, Dekannews- Komisaris Utama (Komut) PT Jakarta Tourisindo (Jaktour), Budi Siswanto memberikan penjelasan atas kritik tentang anggapan kurang etis memafaatkan Grand Cempaka Business Hotel sebagai tempat Forum Bersama Jakarta (FBJ) yang bertransformasi menjadi Forum Bersama Indonesia (FBI) untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
"Secara aturan Pengurus BUMD/BUMN dilarang menjadi Timses Kepala Daerah & Capres, nah skrg kondisinya belum ada sama sekali tahapan Pemilu 2024, yg dikeluarkan KPU, belum ada satupun partai yg sdh mendeklarasikan calon Presiden dan belumada statement mas Anies utk maju Pilpres atau Pilkada," kata Komut Jaktour Budi Siswanto melalui keterang releasenya di Jakarta, Senin (10/5/21).
Budi menambahkan bahwa siapapun punya hak untuk berikan dukungan dan harapan sebagai warga negara yang merasa terpanggil untuk indonesia lebih baik dan kepemimpinan kedepan.
"Kalo untuk penggunaan fasilitas hotel, perlu disampaikan bahwa hotel punya fasilitas bisnis untuk umum, selama tidak menggunakan fasilitas gratis siapapun bisa menggunakannya, saat ramdhan ini tersedia paket bukber yg sangat terjangkau serta terjamin prokesnya, masa kita gunakan tempat lain, kalo kita punya fasilitas sendiri,' ucapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai pejabat BUMB yag memafaatkan Grand Cempaka Business Hotel sebagai tempat pembentukan relawan Forum Bersama Indinesia (FBI) untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 adalah tindakan yang tak etis.
Pasalnya Ketua Relawan Forum Bersama Indonesia (FBI) untuk Anies, merupakan Komisaris Utama (Komut) PT Jakarta Tourisindo (Jaktour).
“Ya, tak etis lah, mas. Hotel Grand Cempaka adalah unit usaha perusahaan PT Jaktour. Ketua FBI Komut Jaktour. Kan, tak etis," kata Gembong dilansir dari www.alinea.id, Minggu (9/5).
Dia menyayangkan, seorang pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memanfaatkan unit usahaanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI itu menambahkan, tidak ada masalah dalam pembentukan relawan itu.
"Yang jadi masalah pejabat BUMD menggunakan fasilitas milik Pemprov DKI," jelasnya
Anggota Komisi A DPRD DKI itu mengaku, tidak mempermasalahkan kehadiran Komut PT Jaktour dan salah seorang Direksi PAM JAYA dalam acara tersebut. Alasannya, menurut dia, itu merupakan hak politik individu masing-masing.
"Yang jadi masalah pejabat setempat atau BUMD itu menggunakan fasilitas BUMD," tegas dia.
Dia berkeyakinan, Gubernur DKI mengetahui pembentukan relawan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang menggunakan fasilitas milik BUMD.
“Saya berharap jajaran komisaris dan direksi PT Jaktour menjelaskan masalah ini ke publik," pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Reza Hariyadi, menilai, jika ada pejabat BUMD di DKI yang sudah mendukung Anies sebagai Capres 2024 sangat tak etis.
"Saya sayangkan saja, kalau memang benar Komut Jaktour membentuk relawan. tak etis lah. Ini jadi beban Gubernur DKI Anies Baswedan," kata Reza dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/5).
Dia menjelaskan, sebagai pejabat publik semestinya paham aturan main jika ingin mendukung Anies sebagai Capres. Artinya, harus mundur dari jabatannya agar tak mengganggu tata kelola bisnis perusahaan plat merah tersebut.
Dia juga menyayangkan, Komut Jaktour kedapatan mengadakan buka bersama di unit usaha perusahaan bersama Forum Bersama Indonesia (FBI), mendukung Anies sebagai Capres 2024. "Ini kan, mengganggu bisnis dan bisa dikatakan pemanfaatan jabatan. Ini tak etis," tegas Reza. (nto)
