Tekan Potensi Gejolak Sosial, DPRD DKI Dorong Pemprov DKI Perbanyak Lapangan Kerja
DEKANNEWS, JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat program penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut August, penguatan ekonomi dan daya beli warga perlu menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta di tengah adanya kekhawatiran mengenai potensi demonstrasi pada Oktober 2026.
“Salah satunya, demonsttasi yang sering diadakan oleh masyarakat didorong oleh kesulitan ekonomi. Ketika kesejahteraannya terancam, warga berbondong-bondong turun ke jalanan untuk memprotes keadaan tersebut,” kata August dalam keterangannya dikutip Sabtu, 26 September 2026.
Karena itu, August meminta Pemprov DKI Jakarta menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam menghadapi persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat.
”Meskipun secata perlahan, perekonomian masyarakat harus diperbaiki agar warga kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan tidak jatuh ke dalam kesulitan,” ucapnya.
Ayugust mengatakan penciptaan lapangan kerja harus menjadi salah satu prioritas karena masih terdapat angka pengangguran di Jakarta sekitar 6 persen. Menurutnya, tersedianya pekerjaan akan membantu masyarakat memperoleh penghasilan sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli. Data BPS mencatat TPT Jakarta pada Mei 2026 sebesar 5,79 persen.
“Penciptaan lapangan pekerjaan harus terus digenjot. Dengan adanya pekerjaan, warga kita mendapatkan penghasilan yang bisa memperkuat kemampuan daya beli mereka. Ketika itu terjadi, maka roda perrekonomian juga akan berputar,” ucapnya.
Selain penciptaan lapangan kerja, August mendorong Pemprov DKI Jakarta membuka dialog dengan para pelaku usaha sebagai salah satu motor penggerak perekonomian untuk membahas kondisi serta arah pembangunan ekonomi Jakarta.
Dorongan tersebut disampaikan dengan melihat adanya kekhawatiran dari kalangan pengusaha terhadap situasi sosial dan ekonomi. Hal itu salah satunya tercermin dari pemasangan pagar pengaman di sejumlah mal beberapa waktu lalu yang kemudian dibongkar kembali.
“Saya pikir, ini juga wasktunya Pemprov DKI Jakarta serius mengadakan perbincangan dengan pelaku-pelaku bisnis di Jakarta, dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang berkepentingan mengenai arah pembangunan ekonomi Jakarta. Dan bagaimana itu bisa menguntungkan semua pihak, termasuk menaikkan kondisi perekonomian warga kita,” ujarnya.
“Seperti kemarin, para pengusaha mungkin merasa khawatir terhadap kondisi sosial-ekonomi yang berkembang. Pemprov DKI harus bisa mengambil peran konstruktif. Kalau memang kerisihan itu berkaitan dengan masalah ekonomi, maka para pelaku usaha bisa diajak berbincang dalam rangka mencari cara membangun Jakarta yang lebih adil dan sejahtera lagi,” Pungkasnya. (Zat)
