Soal Anak Huntara Senen, DPRD DKI : Tidak Boleh Ada yang Putus Sekolah
DEKANNEWS, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta memperhatikan akses pendidikan anak-anak yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara) Senen, Jakarta Pusat, meski kawasan tersebut belum memiliki struktur RT dan RW secara resmi.
Upaya itu menjadi perhatian dalam peresmian Taman Belajar Garuda Huntara, Sabtu (8/8), yang digelar dalam rangka memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan, keberadaan Taman Belajar Garuda Huntara diharapkan dapat menjadi ruang belajar sekaligus pendampingan bagi anak-anak penghuni Huntara agar hak pendidikan dasar nereka tetap terpenuhi. “Mudah-mudahan tempat ini bisa kita manfaatkan dan bermanfaat,” ujar Rany.
Menurut Rany, status kawasan Huntara yang belum memiliki struktur RT dan RW secara resmi tidak boleh menghambat aktivitas pendidikan bagi anak-anak. Pempriv DKI Jakarta disebut tetap dapat mengakomodasi kegiatan belajar dan pendampingan yang berlangsung di kawasan tersebut.
Ia mengakui pembentukan lembaga pendidikan formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) membutuhkan payung hukum dan proses administratif. Namun, persoalan legalitas wilayah dinilai tidak seharusnya menjadi alasan anak-anak kehilangan kesempatam memperoleh pendidikan.
“Wadah ini bisa cikal bakal bahwa anak Indonesia, siapa dan apa pun latar belakangnya, mempunyai hak untuk mendapakan pendidikan dan tidak boleh ada yang putus sekolah,” tegas Rany.
Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan belajar, Rany mendorong adanya kolaborasi lintas sektor dalam menyediakan materi pembelajaran secara rutin di Taman Belajar Garuda Huntara. Kegiaatan tersebut diharapkan dapat digelar dua hingga tiga kali dalam sepekan.
“Selama Huntara ini masih berdiri di Jakarta, berarti tidak boleh ada anak Jakarta yang putus sekolah,” tegas Rany.
Ia menilai komitmen pemerintah terhadap pendidukan anak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan.
“Saya yakin visi-misi Pak Prabowo, visi-misi Pak Pramono Anung sama. Anak Indonesia, khususnya DKI Jakarta, tidak ada yang boleh putus sekolah,” tambah dia.
Berdasarkan laporan warga, Huntara Senen saat ini dihuni sekitar 69 Kepala Keluarga (KK) dari total 324 hunian. Para penghuni memiliki latar belakang kehidupan yang beragam.
Sebagian di antaranya merupakan pemulung, pengamen, dan pengemudi becak yang sebelumnya menjalani kehidupan secara nomaden di kolong jembatan maupun pinhgir jalan.
“Semoga bisa dijaga sebaik-baiknya untuk terus hidup rukun, hidup saling membantu, saling support dan tetap diberikan kenyamanan untuk anak-anak,” kata Rany.
Rany juga mengapresiasi peran tokoh masyarakat setempat yang aktif menjaga ketertiban dan kenymanan lingkungan Huntara. Kondisi lingkungan yang aman dinilai penting agar anak-anak dapat tumbuh dan belajar dengan lebih baik.
“Anak-anak di sini harus bisa berkembang, harus bisa bahagia, bukan lagi anak jalanan, tapi anak-anak yang memang hidupnya sama seperti kita semua yang ada di DKI Jakarta,” pungkas dia. (Zat)
