Sisi Muram Hari Kemerdekaan RI, Jakarta Belum Bebas Dari Kemiskinan

Ilustrasi Pemukiman Di Jakarta. (Ist)

Jakarta, Dekannews -Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada momentum HUT RI ke- 77.  

Dia melihat di usia kemerdekaan saat ini, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan di Jakarta. Salah satunya adalah masalah kemiskinan.  

Hal ini mengacu dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penambahan warga miskin sebanyak 3.750 orang dengan jumlah warga miskin sebanyak 502004 orang.  

Padahal menurut pria yang akrab disapa SGY ini, Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran terbesar dibandingkan Provinsi - provinsi lainnya, yaitu dengan jumlah Rp 82,4 Triliun pada APBD 2022, dan berkisar Rp 350 triliun lebih selama lima tahun.  

"Dengan jumlah APBD yang berjumlah ratusan triliun dalam lima tahun tersebut seharusnya sudah cukup buat Anies untuk membuat program - program pengentasan kemiskinan di Jakarta. Sayangnya, hal itu tidak berhasil bahkan warga miskin justru semakin bertambah," kata SGY dalam keterangannya, Kamis (18/8). 

Pria berkacamata ini juga menilai, justru Anies lebih membanggakan program - program yang menyedot anggaran besar, yang tidak ada pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan, seperti pembangunan Stadion JIS, balapan Formula E, revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan sebagainya.  

Sementara alasan Anies, kenaikan jumlah kemiskinan akibat pandemi covid 19, menurut SGY hal itu tidak menjadi alasan. Pasalnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran triilunan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun sayangnya justru digunakan untuk pembangunan Stadion JIS, yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan kesejajteraan warga.  

Karena itu, jelang masa akhir jabatan Anies, SGY menganggap Anies telah gagal memimpin Jakarta, karena gagal membawa warganya sejahtera.  

Ia juga berharap Gubernur DKI yang akan datang lebih memprioritaskan program - program yang menyentuh warga miskin, seperti bantuan permodalan, penciptaan lapangan kerja, bantuan kebutuhan harga pokok dan sebagainya. (Zat)