Purbaya Ingatkan DKI Belum Perlu Obligasi, Pramono : Saya Tetap Ajukan
DEKANNEWS, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI tetap akan mengajukan rencana penerbitan obligasi daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta. Sikap tersebut diambil meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi keuangan Jakarta masih cukup kuat sehingga belum membutuhkan pendanaan melalui obligasi.
Purbaya sebelumnya menyebut kapasitas fiskal Jakarta masih memadai untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah dinilai belium perlu mencari tambahan pembiayaan melalui penerbitan obligasi daerah.
Namun, Pramono menilai besarnya mandat pembangunan yang harus dijalankan Jakarta membuat kebutuhan anggaran juga semakin besar. Menurutnya, Pemprov DKI perlu memiliki sejumlah alternatif sumber pendanaan untuk memastiukan berbagai pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dapat berjalan.
Pramono mengatakan pamdangan Purbaya tetap menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI. Meski demikian, ia menegaskan kebutuhan pembangunan di Jakarta membuat rencana penerbitan oblihgasi tetap akan diajukan.
“Kalau sama Pak Purbaya tanggapannya apa pun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan (obligasi daerah),” kata Pramono saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu(5/9).
Menurut Pramono, Pemprov DKI memiliki pemahaman mengenai kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi di ibu kota. Ia menyebut Jakarta mendapatkan mandat untuk menjalankan berbagai penbangunan yang membutuhkan dukungan anggaran.
“Karena bagaimanapun Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons Pramono atas pandangan Menteri Keuangan yang menilai Jakarta belum membutuhkan obligasi daerah. Purbaya sebelumnya menyebut kondisi keuangan Jakarta masih memungkinkan pembangunan dibiayai tanpa harus menggunakan instrumen utang tersebut.
Pramono mengatakan besarnya kemampuan keuangan DKI juga harus dilihat bersamaan dengan banyaknya pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, kebutuhan untuk menjalankan berbagaui proyek pembangunan tetap membutuhkan ketersediaan dana.
“Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit,” kata Pramono.
Selain tetap mendorong rencana obligasi daerah, Pramono juga menyampaikan alternatif lain apabila skema tersebut tidak dapat direalisasikan. Ia meminta pemerintah pusat mengembalikan dana bagi hasil (DBH) kepada Jakarta sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan.
“Atau kalau enggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” tuturnya.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Kajian tersebut dilakukan untuk melihat kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menggunakan instrumen pembiayaan tersebut.
Purbaya menilai Jakarta pada dasarnya belum membutuhkan obligasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Menurutnya, Jakarta masih memiliki kapasitas anggaran serta kemampuan finansial yang cukup untuk mendanai kebutuhan pembangunan.
“Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mengeluarkan. Tapi Jakarta gak perlu juga ngeluarin bonds, uangnya kebanyakan,” ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9). (Zat)
