Populasi Ikan Sapu-sapu Meningkat, Pemprov DKI Anggarkan Rp250 Juta untuk Kajian
DEKANNEWS, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengendalikan populasi ikan sapu-sapu yang dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di Jakarta.
Langkah tersebut diwujudkan melalui usulan anggaran Rp250 juta untuk Kajian Pengendalian Ikan Sapu-sapu dan Keberlanjutan Ekosistem Perairan dalam Rancangan Prauturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan, mengatakan kajian tersebut merupakan aktivitas baru yang diusulkan dalam pembahasan perubahan anggaran bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Hasudungan, kajian ikan sapu-sapu sebelummya tidak masuk dalam pembahasan perubahan anggaran. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar kajian tersebut tetap dilaksanakan pada tahun ini.
"Yang kemarin, Pak, kami terpaksa mengusulkan aktivitas karena sesuai dengan MoU kemarin memang untuk kajian ikan sapu-sapu tidak disetujui," kata Hasudungan dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Untuk memenuhi arahan tersebut, Pemprov DKI melakukan efisiensi terhadap sejumlah kegiatan agar tersedia anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai kajian pengendalian ikan sapu-sapu.
"Gubernur mengingatkan kami, Pak, terkait dengan kajian ikan sapu-sapu tetap harus dilaksanakan di tahun ini. Jadi kami tambah kurang, Pak, ada efisiensi beberapa kegiatan yang bisa mengakomodir anggaran untuk kajian ikan sapu-sapu," ukjarnya.
Hasudungan menjelaskan kajian tersebut akan menghasilkan model pengendalian populasi ikan sapu-sapu yang komprehensif, berbasis kajian ilmiah, serta dapat diterapkan secara berkelanjutan pada ekosistem perairan darat di wilayah DKI Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, kajian akan memetakan sebaran ikan sapu-sapu untuk mengetahui pola distribusi dan tingkat penyebarannya. Selain itu, akan diolakukan pengukuran kerentanan ekosistem dan aspek keberlanjutan lingkungan perairan.
Kajian juga mencakup valuasi ekonomi untuk melihat dampak ekologis sekaligus potensi manfaat yang dapat dikembangkan. Selanjutnya, Pemprov DKI akan menyusun proyeksi serta berbagai skenario pengendalian populasi ikan sapu-sapu pada masa mendatang.
Aspek lain yang menjadi keluaran kajian adalah perumusan strategi pengendalian terintegrasi dengan mempertimbangkan faktor ekologi, sosial, ekomomi, teknologi, dan kelembagaan.
"Melalui kajian ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat memperoleh dasar ilmiah yang kuat dalam penyusunamn kebijakan pengendalian ikan sapu-sapu secara terpadu dan berkelanjutan," kata Hasudungan kepada Tirto, Rabu (9/9/2026).
Ia menjelaskan keberadaan ikan sapu-sapu di perairan Jakarta telah menyebar cukup luas dan berpotensi memberikan tekanan terhadap keseimbangan ekosistem. Ikan tersebut juga dapat berkompetisi dengan ikan lokal falam memperoleh sumber daya, sementara aktivitas membuat lubang atau sarang di tepian sungai berpotensi memengaruhi stabilitas bantaran.
"Dengan demikian, upaya yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi menjadi strategi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem perairan Jakarta," pungkas Hasudungan. Kajian tersebut telah mendapat persetujuan dalam pembahasan Komisi B DPRD DKI Jakarta dan menjadi bagian dari usulan Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. (Zat)
