Penyerapan Dana PEN 2022 Di Jakarta Belum Maksimal

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan. (Ist)

Jakarta - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya yang tidak maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.  

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan pinjaman anggaran pemerintah pusat untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 6,3 triliun dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan untuk Belanja Daerah sebesar Rp 2,6 triliun antara lain untuk pengendalian banjir, layanan air minum, infrastruktur transportasi, transformasi digital, dan pengelolaan sampah.  

Sementara itu untuk pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp 3,7 triliun untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) dan pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium.  

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai, terdapat  tidak maksimalnya penggunaan dana untuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir yang baru terealisasi 87,74 persen, infrastruktur transportasi yang baru terealisasi sebesar 71,35 perse.  

Lalu infrastruktur pelayanan air minum yang hanya terserap 66,66 persen dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang hanya terserap 28,26 persen.  

"Padahal seperti yang kita semua ketahui saat ini DKI Jakarta masih memiliki banyak masalah lingkungan terutama banjir, akses air bersih, serta polusi yang berasal dari pembuangan terbuka," ucap August  

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini pun mendesak Gubernur Anies untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas tidak maksimalnya penggunaan dana pinjaman daerah untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Jakarta.  

"Sisa dana PEN seharusnya dimaksimalkan untuk fokus dalam penyelesaian masalah lingkungan. Seperti upaya penanggulangan banjir yang lebih serius antara lain mempercepat pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai," saran dia.   

Selain itu, sisa dana PEN juga bisa digunakan untuk meningkatkan Kualitas pelayanan air bersih ke masyarakat. 

"Bukan hanya itu, kami meminta agar sisa pinjaman dana PEN yang belum terealisasikan juga dapat diprioritaskan untuk penyediaan layanan air bersih terutama di kampung-kampung prioritas. Juga peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah," tutupnya. (Zat)