Muncul Petisi Buka Ijazah Anggota Dewan, Begini Respon Pimpinan DPR RI

Rapat Paripurna DPR RI


DEKANNEWS, JAKARTA Pimpinan DPR RI menanggapi desakan masyarakat agar seluruh anggota DPR membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menyatakan, informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota legislatif sebenarnya sudah tersedia dan dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun laman resmi DPR.

Dasco mengatakan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui riwayat pendidikan para anggota DPR sejak mereka masih berstatus calon legislsatif. Sebab, data persyaratan pencalonan anggota legislatif telah disampaikan secara terbuka melalui KPU.

"Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU terbuka. Sehingga bisa dilihat di KPU data-data mengenai cakon sebelum menjadi anggota, pada waktu menjadi calon legislatif ada semua, demikian,” kata Dasco seusai rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).

Senada dengan Dasco, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menilai masyarakat sebaiknya memeriksa terlebih dahulu informasi yang tersedia sebelum membentuk opini mengenai latar belakang pendidikan anggota dewan.

Menurut Saan, iunformasi mengenai riwayat pendidikan para wakil rakyat bukan sesuatu yang sulit ditelusuri. Karena itu, ia meminta publik tidak langsung menyimpulkan bahwa terdapat persoalan pendidikan di kalangan anggota DPR.

“Jadi, jangan sampai misalnya apa, jadi opini bahwa pendidikam, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah. Itu bisa dicek saja,” kata Saan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem tersebut menjelaskan, DPR telah menyediakan laman yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui profil dan latar belakang masing-masimg anggota legislatif.

Selain melalui laman DPR, informasi mengenai riwayat pendidikan dan daerah pemilihan (dapil) anggota DPR juga dapat diperiksa melalui data yang tersedia di KPU.

“Uni kan sebenarnya riwayat pendidikan itu kan bisa di-tracking. Kan ada, ada laman ya di DPR ini yang bisa melihat apa, latar belakang anggota DPR,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saan mengatakan pemeriksaan riwayat pendidikan dapat dilakukan untuk memastikan setiap anggota DPR memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, persyaratan pendidikan merupakan salah satu hal yanh harus dipenuhi seseorang ketika mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

“Kan pasti dicek. Ah sesuai nggak dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kan gitu. Terutama persyaratan minimal apa, seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif, kan,” katanya.

Petisi Buka Ijazah Anggota DPR

Tanggapan kedua pimpinan DPR tersebut muncul setelah beredar petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifihasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”. Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Melalui petisi tersebut, pengusul mendesak seluruh anggota DPR yang masih menjabat untuk membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada masyarakat, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Pengusul petisi juha meminta KPU bersama kementerian terkait memfasilitasi verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota DPR. Proses pemeriksaan diharapkan dilakukan secara transparan dan independen, serta hasilnya dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam petisi tersebut, pengusul berpendapat bahwa keterbukaan dokumen pendidukan anggota DPR merupakan bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik. Mereka menilai informasi tersebut tidak semata-mata menjadi persoalan privasi individu, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” demikian bunyi petisi tersebut. (Zat)