Masalah dan Harapan Jakarta 2023 dibawah Kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono

Dibawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono, masyarakat Jakarta melihat ada harapan baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta ditahun 2023. 

Oleh  : Sugiyanto (SGY)
Aktivis Senior Jakarta

Meski mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memimpin selama 5 (lima) tahun), tetapi masih banyak masalah Jakarta yang belum tuntas.  Bila kita merefleksi tahun 2022,  persoalan klasik Jakarta, seperti banjir, macet dan sampah masih terus terjadi di Ibukota ini. 

Pada tahun 2022 ada masalah Formula E yang menjadi pro dan kontra di masyarakat. Sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki penyelenggaraan Formula E karena diduga terjadi korupsi. 

Program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies  Baswedan lainnya yang belum rampung yakni Rumah DP 0 perses, normalisasi sungai, polusi udara, dan lainnya. Tentang persoalan-persoalan Jakarta lainnya dapat dilihat pada Instruksi Gubernur Anies (Ingub) Nomor No 49 Tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2021. 

Dalam Ingub tersebut, terdapat sekitar 100 daftar target capaian Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Ingub tersebut ditujukan kepada Sekertaris Daerah (Sekda) saat itu, Marullah Matali yang harus segera dituntaskan sebelum Anies berhenti. Lewat Ingub ini bisa kita ketahui program mana yang belum tuntas, seperti pembangunan waduk, ITF dan lainnya. 

Salah satu faktor penyebab  dari banyaknya masalah Jakarta yang belum tuntas karena hubungan antara mantan Gubernur Anies Baswedan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kurang harmonis. Padahal berdasarkan  ketentuan Undang-Undang, Pemerintah Daerah itu adalah bersana-sama atara Gubernur dan DPRD. 

Namun sejak Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengantikan Anies Baswedan, Jakarta kembali memiliki harapan. Selain memahami berbagai persoalan  Jakarta, Pj Gubernur Heru Budi juga mengerti  inti dari prinsif hubungan pemerintahan daerah, yakni bersama-sama atara Gubernur dan DPRD. 

Pj Heru Budi Hartono juga merupakan birokrat berpengalam. Awal karienya di Jakarta Utara sebagai Kabag Sarana dan Prasarana Kota dimasa kepemimpinan Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono. Kemudian Heru ditarik ke Pemprov DKI, lalu menjabat Walikota Jakarta Utara, Kembali ke DKI lagi,  lalu ditarik oleh Istana Negara sebagai Sekretaris Kasetpres.

Jabatan Pj Gubernur ini adalah berdasarkan amanat Undang Undang Pilkada. Dasar hukumnya merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilkada serempak tahun 2024. Sehingga Pj Gubernur juga memiliki bobot kekuasan yang sama seperti gubernur.  Dengan demikian,  maka Pj Gubernur Heru tidak perlu ragu dalam mengambil kebijakan apapun untuk memajukan Jakarta. 

Terkait masalah Jakarta, Presiden Jokowi sudah mengamanatkan kepada Pj Gubernur untuk menyelesaikan tiga persoalan penting Jakarta yakni, banjir, kemacetan dan tata ruang. Dalam hal ini, masyarakat Jakarta melihat ada harapan baru. Pj Gubernur Heru Budi Hartono diyakini mampu menuntaskan tiga persoalan penting Jarta ini termasuk masalah-masalah lainnya.

Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi telah meresmikan 2 Waduk di Kabupaten Bogor ( Bendungan Ciawi dan Sukamahi) yang juga berfungsi  sebagai infrastruktur pengendali banjir di Jakarta. Untuk itu pembangunan sodetan ciluwung juga penting, sehingga banjir di Jakarta bisa dikendalikan. Pj Gubernur Heru diyakni juga akan mampu menuntaskan pembagunan sodetan ciliwung ini. 

Selain itu pembangunan normalisasi dan pengerukan sungai, waduk, penataan disepanjang bantaran sungai juga merupakan hal penting.  Masalah ini juga kemungkinan besar akan dapat diselesaikan satu persatu oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono.

Kemudian masalah kemacetan, saat ini juga sedang dibangun ankutan masal MRT fase ke dua. Selanjutnya  angkutan masal  LRT, saat ini juga sudah dalam program untuk dilanjutkan. Pelayanan Trans Jakarta juga terus ditingkatkan.

Percepatan pembagunan Elektronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar juga bisa tuntas di era Pj Gubernur Heru. Para ahli transportasi meyakini Kebijakan ERT merupakan solusi mengatasi kemacetan. Selain itu, ERP juga dianggap lebih adil dibandingan dengan kebijakan Ganjil-Genap saat ini. Para era mantan Gubernur Ahok sudah ada pemenang lelang ERP, tetapi eks Gubernur Anies gagal mewujudkan progran ERP. 

Tentang persoalan sampah Jakarta yang setiap hari mencapai sekitar 6 ton masih dikirm ke Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Padahal dalam beberapa tahun kedepan Bandar Gebang sudah tidak bisa lagi menampung sampah Jakarta. Sudah saatnya Jakarta memiliki pengelolaan sampah modern seperti Intermediate Treatment Facility (ITF) atau lainnya.

Pj Gubernur Heru Budi Hartono juga akan menuntaskan pembangunan ITF, baik di Sunter dan atau tempat lainnya. Dari sini kita bisa melihat keseriusan Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta bersama-sama dengan DPRD DKI Jakarta. 
 
Selain itu. Pj Gubernur Heru Budi dan DPRD DKI Jakarta juga peduli menyelesaikan persoalan masyarakat lainnya. Salah satu contoh persoalan yang telah diselesaikan bersama-sama Pj Gubernur Heru dengan DPRD DKI Jakarta yang diwakili Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yakni menyatukan dua ormas Betawi yang sebelumnya pecah diera Anies Baswedan.

Dibawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono, masyarakat Jakarta melihat ada harapan baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta ditahun 2023. 

Mengenai pagelaran Formula E Jakarta, Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dapat mengambil kebijakan sesuai dengan amanat Undang-Undang. 

Pj Gubernur Heru Budi Hartono dapat mengambil kewenangan yang mutlak untuk melanjutkan atau membatalkan pagelaran Formula E Jakarta. Yang pasti keputusan Pj Gubernur Heru Budi Hartono akan selalu merujuk pada ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Akhirnya, masyarakat Jakarta akan selalu mendukung Pj Gubernur Heru Budi Hartono dengan slogannya,  “Sukses Jakarta Untuk Indonesia”.

Selamat, tinggal tahun 2022 dan selamat datang tahun baru 2023. 

The End