JIHN Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembuatan Sistem Baru Tiket Transjakarta

Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 21 November 2022 lalu.

Jakarta, Dekannews - Sekelompok massa dan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 21 November 2022 lalu.

Dalam aksinya, JIHN meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan, memeriksa Direktur Utama (Dirut) Transjakarta Mochammad Yana Aditya dan jajaran direksi lainnya.

"Mereka diduga kuat terlibat korupsi pembuatan sistem baru tiket atau tap in-tap out TransJakarta, yang merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah," ujar koordinator aksi dari JIHN Riswan Siahaan, pada wartawan. 

Riswan mengatakan, dua tuntutan aksi yang disuarakan yakni, meminta Pj gubernur untuk memecat dirut transjakarta dan jajaran direksi. "Kami juga meminta KPK memanggil dan memeriksa dirut dan jajaran tranjsjakarta terkait dugaan korupsi yang mereka lakukan," katanya. 

Riswan juga mengungkapkan, sikap arogan dari pamdal Transjakarta saat mereka melakukan aksi. Bahkan, ada beberapa pendemo yang dibawa masuk oleh pamdal. "Pamdal transjakarta berperilaku arogan pada pendemo," ucapnya. 

Namun begitu, menurut Riswan, pihaknya tak akan mundur, dan akan terus melakukan aksi unjuk rasa. "Kami akan kembali berdemo sampai tuntutan kami dipenuhi," tegasnya. 

Sementara itu, Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan, menilai masalah terus menimpa bus Transjakarta selama kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, seperti tak ada ujungnya karena salah urus. Dirut yang ditunjuk tidak memiliki kapasitas sama sekali, hingga menyebabkan kekacauan. 

"Masalah seperti kecelakaan, macet akibat menerobos perlintasan kereta api dan bus Transjakarta alami mesin terbakar, dan sekarang korupsi pembuatan sistem baru tiket atau tap in-tap out. Kejadian ini merupakan puncak gunung es kekacauan atau salah urus PT Transjakarta. Kami berharap Pj Gubernur Heru tidak mengulang kesalahan Anies, dan segera mengganti direksi Transjakarta dengan orang yang berpengalaman dan memiliki kapasitas," tutupnya. (Zat)