Jangan Rusak Sukses Pilkada Serentak dengan Gugatan Tanpa Dasar Kuat : Stabilitas Pemerintahan Presiden Prabowo adalah Prioritas
GUGATAN Pilkada tanpa dasar yang kuat dapat menciptakan efek domino yang merugikan stabilitas nasional. Sengketa Pilkada Jakarta menjadi krusial karena terkait dengan status ibu kota, yang berpotensi memicu efek berantai panjang, yang dikenal dengan istilah butterfly effect.
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat)/Relawan Independen Pendukung Prabowo Saat Pilpres 2019-2024
Di tangan Presiden Prabowo Subianto, Pilkada serentak 2024 telah sukses dilaksanakan pada 27 November, mencatat sejarah sebagai perhelatan demokrasi terbesar di Indonesia, yang melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pantas mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya menjaga asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Meskipun terdapat kendala kecil di beberapa daerah, secara umum pelaksanaan berjalan aman dan damai, mencerminkan kematangan demokrasi bangsa. Namun, ancaman terhadap stabilitas politik dan pemerintahan dapat muncul apabila hasil Pilkada digugat tanpa dasar yang kuat.
Pilkada Jakarta, sebagai barometer politik nasional, menjadi perhatian khusus. Potensi konflik akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada berisiko mengganggu tatanan politik nasional, terutama di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Terkait hal tersebut, Presiden Prabowo perlu menghimbau pihak-pihak yang kalah untuk bersikap legowo dan menghormati hasil yang akan ditetapkan oleh KPU. Stabilitas politik dalam konteks ini sangat penting untuk mendukung implementasi visi besar pemerintahan baru yang berlandaskan prinsip-prinsip negara demokrasi.
Permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini sangat beragam dan mendesak untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebersamaan dan kerja sama dari semua pihak untuk mengatasinya. Negeri ini harus segera bangkit, maju, dan menyejahterakan rakyatnya. Dengan semangat persatuan serta penghormatan terhadap mekanisme hukum, Indonesia dapat terus melangkah maju dalam memperkuat demokrasi
Dalam konteks sengketa Pilkada, UU dan aturan lainnya memberikan ruang terjadinya sengketa Pilkada. Namun, gugatan Pilkada tanpa dasar yang kuat dapat menciptakan efek domino yang merugikan stabilitas nasional. Sengketa Pilkada Jakarta menjadi krusial karena terkait dengan status ibu kota, yang berpotensi memicu efek berantai panjang, yang dikenal dengan istilah butterfly effect.
Sebagai barometer politik nasional, Pilkada Jakarta bisa menjadi preseden buruk yang memicu gelombang gugatan serupa di seluruh Indonesia. Situasi ini tidak hanya mengganggu stabilitas politik, tetapi juga membebani Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, gugatan Pilkada Jakarta harus memiliki alasan yang jelas, tegas, dan valid.
Gugatan tanpa alasan valid memperlambat proses pelantikan kepala daerah baru, menghambat jalannya pemerintahan, dan menurunkan efisiensi sistem demokrasi. Lebih jauh, tindakan ini melemahkan kepercayaan publik terhadap legitimasi demokrasi dan mencederai citra Indonesia sebagai negara demokratis yang matang.
Sebaliknya, menerima hasil dengan jiwa besar akan memperkuat stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Selain itu, mengakui hasil Pilkada, baik menang maupun kalah, juga dapat menciptakan landasan kokoh bagi keberlanjutan sistem pemerintahan.
Langkah Penting Pasca Pilkada Serentak
Kesuksesan Pilkada serentak merupakan wujud nyata keberhasilan demokrasi Indonesia. Setidaknya terdapat tiga langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan pasca pesta demokrasi ini.
Langkah pertama adalah, kita semua perlu mengapresiasi kinerja KPU. Sebagai penyelenggara, KPU telah bekerja keras menjalankan tugasnya sesuai aturan, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan pendistribusian logistik dan kendala teknis. Apresiasi kepada KPU penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini sebagai pilar utama demokrasi.
Langkah kedua yaitu, harus ada arahan tegas. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto harus memberikan arahan tegas kepada seluruh elemen bangsa. Pihak yang kalah perlu menerima hasil dengan lapang dada, sementara pihak yang menang harus menghindari sikap jumawa. Sikap inklusif dan merangkul semua pihak menjadi kunci utama untuk mendorong kerja sama demi pembangunan bersama.
Langkah ketiga harus didasarkan pada proses hukum yang bertanggung jawab. Dalam koonteks ini, pengajuan gugatan ke MK hanya layak dilakukan jika terdapat bukti yang sangat kuat dan valid, atau terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Gugatan sembarangan hanya akan membebani administrasi tanpa memberikan manfaat nyata bagi demokrasi.
Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas politik dapat terjaga, dan semangat demokrasi yang sehat akan terus tumbuh di Indonesia. Kini, di tangan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah sukses menyelenggarakan Pilkada serentak di 545 daerah. Suatu prestasi luar biasa, bahkan mungkin membuat dunia atau negara-negara lain tercengang atas prestasi demokrasi Pilkada serentak di negeri Nusantara ini.
Oleh karena itu, Pilkada serentak 2024 adalah tonggak penting dalam demokrasi Indonesia. Stabilitas politik nasional tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat. Gugatan ke MK harus menjadi pilihan terakhir dengan dasar argumen kuat dan bukti valid. Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ini dengan menyerukan semua pihak untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama demi kelancaran pemerintahan pusat dan daerah.
