Bandingkan Formula E dengan Asian Games, Gubernur Anies Menuai Kritik
Jakarta,Dekannews-Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu, yang membandingkan kegiatan Formula E dengan Asian Games, menuai kritik dari sejumlah pihak.
Salah satunya dari pengamat kebijakan publik Sugiyanto, yang menilai pernyataan tersebut tidak nyambung.
Sebelumnya saat ditanya dalam dialog di sebuah kanal youtube, perihal kegiatan Formula E tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anies justru membandingkannya dengan kegiatan Asian Games dan MotoGp yang juga tidak disebut spesifik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Ya namanya RPJMD memang tidak pernah menulis, sama dengan RPJMN enggak pernah ada soal Asian Games, MotoGp, enggak ada di dalam RPJMN, semuanya garis besar," kata Anies dalam dialog tersebut.
Menurut Sugiyanto kepada media Senin (24/1), pernyataan tersebut tidak nyambung. Pasalnya, Asian Games itu sangat terencana dengan matang. Sedangkan Formula E, belum terlaksana saja sudah menyedot APBD 2019 - 2020 sebesar Rp 983,31 miliar.
"Selain itu, dalam perhelatan Asian Games banyak atlet Indonesia yang juara dan itu sangat membanggakan. Sedangkan Formula E apakah ada pembalap Indonesia, kalaupun ada pasti sangat sulit jadi juara. Lantas untuk apa dana sebesar itu,"terang pria yang akrab disapa SGY ini.
Tak hanya itu lanjut SGY, berbagai fasilitas yang dibangun untuk Asian Games termasuk Velodrome dengan anggaran 400 milyar dapat dimanfaatkan setiap waktu untuk kepentingan kegiatan olahraga. Sedangkan Formula E, anggaran sebesar Rp 560 miliar tidak berwujud apapun, lantaran anggaran sebesar itu hanya untuk membayar komitmen fee saja. "Dilihat dari situ saja, jelas Asian Games jauh lebih penting dibandinga Formula E,"tambahnya.
Sementara itu mengenai RPJMD, Sugiyanto menyoroti kegiatan Formula E yang tidak masuk dalam RPJMD.
"Dalam garis besar RPJMD pun diduga kuat tidak ada. Karena Formula E masuk dalam pos anggaran Dinas Olahraga, yang dalam RPJMD tidak ada kegiatan even internasional. Seharusnya lebih cocok masuk ke pos anggaran kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memang ada untuk kegiatan yang bertaraf internasional,"terangnya. (tfk)