Yusril: Prabowo Segera Konsultasi dengan Parpol Koalisi soal Pengganti Gibran
DEKANNEWS, JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan melibatkan partai politik koalisi pemerintah dalam pembahasan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming yang menyatakan berhenti dari jabatannya.
Yusril mengatakan, rencama pertemuan dengan partai koalisi tersebut disampaikan Prabowo saat membahas mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026) sore. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan pertemiuan tersebut.
Menurut Yusril, komunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah menjadi salah satu pertimbangan yang dapat dilakukan Prabowo sebelum menentukan sosok yang akan diajukaen sebagai pengganti Gibran. Namun, keputusan akhir mengenai calon wakil presiden tetap menjadi kewenangan presiden.
"Beliau (Presiden) akan berbicara dengan partai koalisi, tetapi kami belum tahu. Tadi beliau mengatakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kapan pertemuan itu dilaksanakan sepenuhnya kami serahkan kepada bekiau," kata Yusril.
Selain membahas rencana komunikasi politik, pertemuan tersebut juga menyepakati tahapan waktu pengajuan calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat resmi dari MPR untuk menyerahkan nama calon wakil presiden.
Yusril menjelaskan, sebelum surat tersebut dikirimkan kepada presiden, pimpinan MPR membutuhkan waktu sedikitnya tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan proses pemilihan wakil presiden. Setelah persiapan selesai, MPR akan menyampaikan surat resmi kepada Prabowo.
"Prinsipnya disepakati setelah surat yang dikirim MPR diterima presiden, diperlukan waktu 14 hari bagi presiden untuk menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," ujar Yusril.
Dengan mekanisme tersebut, penghitungan waktu 14 hari tidak dimulai sejak Gibran menyampaikan pernyataan berhenti, melainkan setelah surat dari MPR diterima Presiden Prabowo. Dalam proses pengajuan tersebut, presiden memiliki kewienangan untuk menentukan dua nama calon yang nantinya dipilih oleh MPR.
Yusril menilai Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan pada 2029. Ia juga meyakini presiden dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan dua nama yanng akan diajukan kepada MPR.
"Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan lebih kurang dari serkarang," kata Yusril.
Sementara itu, ketemtuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam aturan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. MPR kemuidian memilih satu dari dua nama calon yang diajukan oleh presiden.
Bertemu Parpol
Yusril kembali menegaskan bahwa Prabowo berencana mengadakan komunikasi dengan partai politik koalisi pendukung pemerintah sebelum menentukan calon pengganti Gibran. Pembicaraan tersebut diharapkan mennjadi bagian dari pertimbangan presiden dalam menentukan sosok yang akan menduduki posisi wakil presiden.
Meski begitu, Yusril belum dapat memastikan apakah pertemuan dengan partai koalisi akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut pelaksanaan konsultasi tersebut sepenuhnya menjadi keputusan Prabowo, termasuk mengenai waktu dan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pembahasan. (Zat)
