Lebih dari 9.600 Desa Masih Tertinggal, Jadi PR Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
DEKANNEWS, JAKARTA - Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah desa yang mampu menembus pasar ekspor dari sekitar 454 desa menjadi 5.000 desa. Langkah ini menjadi salah satu strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memperkuat ekonomi perdesaan, di tengah masih adanya lebih dari 9.600 desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai desa memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian nasional. Pasalnya, lebih dari 70 persen penduduk Indonesia tinggal di desa, sementara berbagai sumber daya dan komoditas unggulan tersebar di wilayah perdesaan. Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.
“Karena jumlah desa ini 75.296, penduduk Indonesia itu lebih dari 70% berdiam di desa. Kemudian hampir semua potensi ada di desa, tapi sekaligus desa juga menyimpan juga banyak PR berat kita, di antaranya tentu kemiskinan dan lain-lain,” ujar Yandri dalam Agrifood Forum 2026, dikutip Selasa (20/10/2026).
Yandri mengatakan, pengembangan potensi ekonomi desa sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pembangunan desa tidak hanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga penguatan kegiatan ekonomi produktif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Desa memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, Yandri mengklaim telah menjalin lebih dari 70 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung percepatan pembangunan desa.
“Kami sadar 75.000 desa itu sangat banyak, perlu melibatjan kolaborasi dan harus diintegrasi dengan kementerian lembaga,” kata dia.
Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah memperluas akses produk desa ke pasar internasional. Saat ini, jumlah desa ekspor baru mencapai sekitar 454 desa dengan perputaran uang sekitar Rp1 triliun yang berasal langsung dari desa. Pemerintah ingin meningkatkan jumlah tersebut menjadi 5.000 desa agar semakin banyak pelaku usaha perdesaan memperoleh akses pasar yang lebih luas.
Dalam merealisasikan target tersebut, Kementerian Desa akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Yandri mengakui, peningkatan ekspor produk desa membutuhkan kesiapan yang memadai, terutama dalam memenuhi standar kualiyas, kuantitas, serta kesinambungan pasokan yang dipersyaratkan pasar internasional.
Yandri mencontohkan gula aren dari Desa Temon, Pacitan, yang telah berhasil dipasarkan ke Malaysia, Belanda, dan Australia. Selain itu, ikan koki emas dari Pandeglang juga telah menembus pasar Kanada, Prancis, dan Inggris.
Menurut Yandri, pemasaran langsung dari desa ke negara tujuan ekspor dapat memperpendek rantai distribusi sehingga keteragntungan terhadap tengkulak berkurang. Skema tersebut diharapkan membuat petani dan produsen desa memperoleh nilai jual yang lebih baik. Ia menyebut produk-produk desa yang dikembangkan pemerintah saat ini telah menjangkau 49 negara.
Neski mendorong ekspor, Yandri menegaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas. Pemerintah juga berencana mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, termasuk jahe, serai, dan bawang merah, untuk menenuhi permintaan pasar.
Di luar pengembangan pasar ekspor, pemerintah turut mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai instrumen untuk memperkuat perekonomian perdesaan. Koperasi tersebut diharapkan membantu memperpendek rantai pasok pangan, memperluas akses pemasaran, serta meningkatkan posisi tawar petani dan pelaku usaha desa.
Yandri membantah anggapan bahwa dana desa dipoyong atau diambil pemerintah pusat. Ia menegaskan dana tersebut tetap dikembalikan untuk kepentingan pembangunan desa, salah satunya melalui dukungan terhadap pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
“Jadi kalau ada orang memelintir dana desa dipotong atau diambil oleh pusat, tidak. Kita pastikan itu kembali ke desa. Apa wujudnyta? Koperasi Desa Merah Putih,” imbuhnya.
Yandri menjelaskan, Kopdes dirancang memiliki berbagai fasilitas pendukung, mulai dari gudang yang dapat dimanfaatkan bersama Perum Bulog, tempat penampungan hasil pertanian, hingga gudang pupuk. Koperasi juga diproyeksikan menjadi penyalur barang bersubsidi sekaligus pembeli siaga atau off-taker bagi produk desa, sehingga petani memiliki kepastian pemasaran dan akses distribusi yang lebih baik. (Zat)
