Usulan Obligasi Daerah Ditolak, Pramono Siapkan Strategi Pendanaan Barp
DEKANNEWS, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengalihkan rencana pembiayaan pembangunan dari penerbitan obligasi daerah menjadi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) setelah pemerintah pusat tidak menyetujui usulan obligasi tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan alternatif pembiayaan itu saat menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026). Skema pinjaman tersebut ditawarkan agar kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap dapat terpenuhi.
Tito menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya telah membahas usulan penerbitan obligasi daerah yang diajukan Pemprov DKI. Namun, rencana tersebut tidak mendapat persetujuan karena dikhawatirkan menimbulkan beban utang bagi pemerintahan selanjutnya.
"Mengenai masalah obligasi daerah, dulu kan beliau pernah menyampaikan ada rencana membuat obligasi daerah. Tapi di tingkat pusat kita sudah bicarakan bahwa nanti kalau obligasi daerah itu kan menjadi utang, takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya," kata Tito.
Dia mengakui Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang relatif memadai untuk memenuhi kweajiban pembayaran utang. Kendati demikian, pemerintah pusat mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah lain yang masih bergantung pada transfer pusat akibat rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).
Sebagai jalan keluar, Tito menyarankan Pemprov DKI mengajukan pinjaman kepada PT SMI untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan rumah sakit. Skema pembayaran dapat memanfaatkan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Jakarta tetapi belum disalurkan pemerintah pusat.
"Nah, jadi dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong," ungkap Tito.
Tito menuilai mekanisme tersebut dapat memberikan kepastian pembayaran kewajiban tanpa membebani APBD pemerintahan berikutnya secara langsung. Pergantian kepala daerah pun tidak akan menghambat penyelesaian kewajiban pinjaman karena pembayaran dilakukan melalui skema pemotongan DBH.
"Kita akan menyampaikan prinsip setuju karena salah satu persyaratan untuk PT SMI itu memberikan pinjaman adalah rekomendasi dari Kemendagri. Kami prinsip, setelah saya mendengar paparam beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera," ucap Tito.
Menanggapi tawaran tersebut, Pramono mengaku menerima keputusan pemerintah pusat yang tidak menyetujui penerbitan obligasi daerah. Dia memahami kekhawatiran pemetintah apabila kebijakan itu menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengajukan skema pembiayaan serupa.
"Terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta," tutur Pramono.
Pramono mengungkapakn, total kebutuhan pembiayaan Jakarta melalui skema alternatif tersebut mencapai sekitar Rp 7,5 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 3 triliun direncanakan berasal dari DBH, sedangkan Rp 4,5 triliun lainnya akan dipenuhi melalui pinjaman PT SMI.
Perubahan skema pembiayaan itu akan sehera disesuaikan karena pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2027 bersama DPRD telah memasuki tahap finalisasi. Dengan demikian, Pemprov DKI perlu mengubah rencana anggaran yang sebelumnya mengandalkan penerbitan obligasi daerah menjadi skema pinjaman PT SMI dan penyelesaiam kekurangan DBH.
Sehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari yang sebelumnya obligasi menjadi (pinjaman) PT SMI ataupun (pembayaran) kekurangan DBH," tutup Pramono. (Zat)
