Ungkap Dugaan Kasus Pengadaan Tanah, Pemprov DKI Diminta Lakukan Audit Independen

Victor Napitupulu, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD)-(Foto-Int)

Jakarta, Dekannews- Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Napitupulu  menegaskan carut-marut dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pemprov DKI Jakarta harus segera diatasi mulai saat ini.

Pasalnya dengan segera mengatasi, maka dapat diharapkan bahwa, kasus klasik ini tidak terulang kembalai di masa mendatang.

"Salah satu cara yang penting dan efektif sekarang ini, saya meminta agar dilakukan audit independen," kata Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Napitupulu di Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Lebih lanjut  Victor mengatakan bahwa, audit independen ini sangat penting. Tujuannya, untuk membuka secara transparan apa dan bagaimana permainan oknum tertentu dalam pembebasan lahan yang menggunakan dana APBD DKI Jakarta tersebut.

"Selain Perumda Sarana Jaya, SKPD di Pemprov DKI Jakarta yang membeli tanah pun harus diaudit. Misalnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, Dinas Pekerjaan Umum DKi, Dinas Perumahan DKI, Dinas Pertamanan DKI. Ini semua harus diaudit," ujara Victor.

Victor yang juga merupakan aktivis senior Jakarta ini menegaskan, dirinya siap mendanai biaya operasional audit independen ini. Kenapa audit independen? Agar lebih terbuka dan tidak ada sangkutan kepentingan dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau perlu saya yang membiayai. Karena ini untuk kepentingan warga Jakarta, kenapa tidak. Ini juga penting agar tidak ada ada persepsi negatif kepada Pemprov DKI Jakarta yang dikomandoi Anies Baswedan," tegas Victor. (nto)