Prabowo Harus Hati-Hati Menentukan Pengganti Gibran: Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 Berpotensi Bertentangan dengan Konstitusi dan Rawan Digugat ke MK

Kemarin, Jumat, 13 November 2026, saya memuat dua artikel terkait rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artikel pertama berjudul, “Lima Kandidat Ideal Pengganti Gibran sebagai Wapres Berdasarkan Tujuh Kriteria: Jimly, Busyro, Pramono, Dasco, dan Sjafrie Sjamsoeddin.” Artikel kedua berjudul, “Penggantian Gibran: Presiden Mengusulkan Dua Nama, MPR Memilih Tanpa Persetujuan Parpol Pengusung. Zulhas, AHY, Bahlil, dan Dasco Berpeluang Muncul! Minggu Depan, Bahas DKI.”

Oleh : Sugiyanto 

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara(HASRAT (

Setelah itu, saya menerima kiriman tautan berita dari seorang teman wartawan senior. Berita tersebut berjudul, “Sesuai UU MD3, Feri Amsari: Pengganti Gibran Harus Berasal dari Parpol Pengusung.” Pandangan tersebut merujuk pada Penjelasan Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal sebagai UU MD3.

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa pengusulan dua calon Wakil Presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden, tetapi kedua calon harus berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu sebelumnya.

Masih merujuk pada pemberitaan tersebut, disebutkan bahwa sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menyampaikan pandangan yang sama. Menurutnya, ketentuan dalam UU MD3 mengatur bahwa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Membaca ketentuan tersebut, saya merasa ada persoalan hukum yang perlu dikaji lebih jauh. Sebab, apabila benar penjelasan undang-undang itu membatasi Presiden hanya boleh mengusulkan calon dari partai politik pengusung sebelumnya, muncul pertanyaan mendasar: apakah pembatasan tersebut sesuai dengan UUD 1945?

Atas dasar itu, saya kemudian menulis artikel ketiga berjudul, “Konstitusi di Atas UU MD3: UUD 1945 Menegaskan Presiden Berwenang Mengusulkan Pengganti Gibran Tanpa Dibatasi Asal Parpol Pengusung.”

Menurut saya, persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar perebutan posisi Wakil Presiden atau persoalan pembagian kekuasaan antarpartai politik. Ini menyangkut hal yang jauh lebih mendasar, yaitu apakah undang-undang boleh menambahkan persyaratan yang tidak secara tegas disebutkan dalam konstitusi.

Pagi ini, Sabtu, 14 November 2026, saya kembali melanjutkan pembahasan tersebut dengan menulis artikel keempat dengan judul tersebut diatas. Menurut saya, Presiden Prabowo harus benar-benar berhati-hati dalam menentukan calon pengganti Gibran. Jangan sampai keputusan yang diambil justru menimbulkan persoalan hukum baru, bahkan berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ya, dalam konteks ini, saya hanya khawatir jangan sampai nama calon Wakil Presiden pengganti yang diusulkan Presiden Prabowo berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 justru dibatalkan oleh MK. Kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi. Bukankah hal tersebut justru bisa menjadi celaka dua belas?!

Mengapa demikian? Karena Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Bunyi ketentuannya sebagai berikut.

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Kalau kita membaca ketentuan tersebut secara langsung, ada dua hal yang jelas. Presiden berwenang mengusulkan dua calon, sedangkan MPR berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.

Namun, dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak disebutkan bahwa kedua calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang dahulu mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Di sinilah letak persoalannya. Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 justru memberikan pembatasan mengenai asal partai politik calon Wakil Presiden. Padahal, pembatasan semacam itu tidak secara eksplisit tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Menurut saya, ketentuan tersebut patut dipersoalkan karena penjelasan undang-undang semestinya menerangkan maksud suatu ketentuan, bukan menciptakan norma baru atau menambahkan persyaratan yang justru mempersempit kewenangan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Memang, pihak yang mempertahankan ketentuan UU MD3 tersebut dapat berargumentasi bahwa calon pengganti harus berasal dari partai politik pengusung untuk menjaga kesinambungan mandat politik pasangan yang dipilih rakyat. Namun, argumentasi tersebut tetap harus diuji berdasarkan bunyi dan maksud konstitusi.

Ada pula perbedaan penting antara Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Pada ayat (3), ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan tugasnya karena mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, konstitusi secara tegas mengatur asal pasangan calon berdasarkan partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.

Sementara itu, untuk pengisian jabatan Wakil Presiden saja sebagaimana diatur dalam ayat (2), konstitusi tidak mencantumkan persyaratan asal partai politik tersebut.

Perbedaan rumusan ini tentu tidak boleh diabaikan. Sebab, ketika pembentuk konstitusi secara tegas mencantumkan persyaratan tertentu dalam satu ayat, tetapi tidak mencantumkannya dalam ayat lain, hal tersebut patut menjadi bahan pertimbangan dalam menafsirkan konstitusi.

Dasar argumentasi untuk menguji ke MK.

Menurut saya, Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 tersebut layak dipertimbangkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya cukup jelas.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.

Sementara itu, Pasal 51 UU MK mengatur siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Namun, perlu dipahami bahwa tidak setiap warga negara otomatis memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan.

Pemohon harus dapat menjelaskan hak atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan, baik secara nyata maupun setidak-tidaknya berpotensi dirugikan. Selain itu, harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian tersebut dan berlakunya ketentuan undang-undang yang diuji.

Dengan demikian, permohonan pengujian ini harus disusun secara cermat, bukan sekadar menyatakan bahwa suatu ketentuan bertentangan dengan konstitusi.

Menurut saya, pokok argumentasi permohonan dapat diarahkan pada pengujian Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 terhadap Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Intinya, penjelasan undang-undang tersebut diduga telah menambahkan pembatasan asal partai politik yang tidak secara tegas diperintahkan oleh konstitusi.

Dalam permohonannya, Pemohon dapat meminta MK untuk:

* Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
* Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 8 ayat (2), sepanjang dimaknai membatasi kewenangan Presiden dalam mengusulkan dua calon Wakil Presiden hanya dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu sebelumnya.
* Menyatakan penjelasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai pembatasan konstitusional terhadap kewenangan Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden.

Tentu saja, permohonan tersebut harus disertai argumentasi hukum yang kuat, termasuk menjelaskan mengapa penjelasan undang-undang tidak boleh menciptakan norma baru, serta mengapa terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Saya juga memahami bahwa pihak yang mempertahankan ketentuan UU MD3 dapat memiliki argumentasi tersendiri, terutama mengenai kesinambungan mandat politik partai pengusung. Karena itu, argumentasi tersebut harus dijawab secara terbuka dan berdasarkan penafsiran konstitusi, bukan sekadar perbedaan kepentingan politik.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal apakah calon Wakil Presiden pengganti Gibran harus berasal dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, atau partai politik lainnya. Persoalan utamanya adalah apakah Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama tanpa dibatasi oleh persyaratan asal partai politik yang tidak secara tegas tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Jika memang terdapat perbedaan penafsiran antara UU MD3 dan UUD 1945, biarlah Mahkamah Konstitusi yang menguji dan memberikan kepastian hukum.

Namun, perlu saya tegaskan, argumentasi ini merupakan pandangan awal yang masih terbuka untuk diperdebatkan. Belum tentu MK akan mengabulkan permohonan tersebut. Semuanya bergantung pada argumentasi Pemohon, kedudukan hukum, alat bukti, serta pertimbangan dan putusan hakim konstitusi.

Presiden Prabowo harus berhati-hati. Jangan sampai persoalan penggantian Wakil Presiden yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusi justru berkembang menjadi polemik hukum dan politik yang berkepanjangan.

Konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan partai politik. Sebab, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya.