PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Mulai Dikecam, Tapi ‘Asbun’
Jakarta, Dekannews- Baru satu bulan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, kebijakan Heru Budi Hartono telah memanen kritik banyak pihak. Adalah pengamat politik fenomenal Rocky Gerung (RG) yang mengktik keras atau mengkecam kebijakan Pj Gubernur Heru Budi Hartono.
Rocky Gerung menganggap dihilangkannya program penyediaan jalur sepeda bertentangan dengan gagsan G20, yakni pengurangan emisi karbon. Bahkan Rocky menganggap ada proyek De-Aniesisasi atau upaya penghilangan jejak kinerja Anies Baswedan.
Selain Rocky Gerung alias RG, pakar ekonomi dan politikus Top Rizal Ramli (RR) juga turut bicara. Menurut Rizal Ramli, diangkatnya Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta merupakan bagian dari dendam Jokowi terhadap Anies Baswedan. Presiden Jokowi sengaja mengangkat Pj Gubernur Heru untuk membabat apapun yang Anies pernah lakukan.
Menanggapi pernyataan dua tokoh kontroversi tersenut, pengamat kebijakan publik Jakarta Sugiyanto alias SGY menilai, kritik atau kecaman Rocky Gerung dan Rizal Ramli tersebut jelas tidak masuk akal alias absurd.
"Selain absurd, kritikan seperti ini jelas ‘Asbun’ singkatan dari asal bunyi,” kata Sugiyanto yang juga ktivis senior Jakarta saat dihubungi Dekannews, Minggu (27/11) di Jakarta.
Lebih lanjut SGY mengatakan, kritik kepada Heru juga datang dari angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Politisi PKS, Muhammad Taufik Zoelkifli mempersoalkan kebijakan pergeseran anggaran. Menurut Taufik terlihat ada upaya sistematis dari pergeseran kebijakan anggaran pada beberapa program prioritas selama kepemimpinan Anies Baswedan.
Beberapa kebijakan yang dimaksud Muhammad Taufik, kata SGY, diantaranya tentang program jalur sepeda, sumur resapan, dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp0 seperti dalam Jaklingko.
“Tentang kritik politis PKS Taufik, yakni ada upaya sistematis dari pergeseran kebijakan anggaran pada beberapa program prioritas selama kepemimpinan Anies Baswdan juga tidak masuk akal. Kritik ini juga dapat dianggap asal bunyi,” ujar SGY
Untuk sistem integrasi angkutan umum, papar SGY, dikelola oleh PT Transportasi Jakarta dengan menggandeng pengelola angkutan umum di ibu kota. Pemerintah DKI lalu membayar melalui subsidi yang diberikan kepada PT Transportasi Jakarta, namun subsidi PT TJ untuk tahun depan dikurangi. Hal inilah yang dipersoalkan oleh politisi PKS Taufik.
Masih kata SGY melanjutkan, kritik juga muncul dari angoota DPRD partai Demokrat Mujiyono dan Nasdem Jupiter. Politisi tersebut mengkritik Heru tentang Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di DKI Jakarta yang salah satunya mengatur usia petugas PJLP 56 tahun.
“Jadi untuk kritik jalur sepeda jawabnya mudah, yakni wacana Pj Gubernur Heru menunda pembuatan jalur sepeda yaitu untuk lebih dulu memastikan kualitas jalur sepeda yang telah terbangun berfungsi dengan baik, tegas SGY
Evaluasi jalur sepeda, kata SGY, adalah penting, sebab jalur sepeda di Jakarta bisa berubah fungsi menjadi apapun, seperti tempat parkir, tepat untuk bedagang dan lainnya. Dan untuk pergeseran anggaran sumur resapan dan dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp0 seperti dalam Jaklingko pastinya juga akan berkaitan dengan evaluasi.
“Program sumur resapan juga penting dievaluasi. Artinya, perlu diketahui seberapa penting sumur resapan bisa mengatasi masalah banjir Jakarta dibandingkan dengan pembuatan sodetan ciliwung Banjir Kanal Timur (BKT), normalisasi sungai dan lainnya. Dan Jaklinko, evaluasi juga penting, yakni untuk mengetahui efektifitas tarif Rp 0 di masyarakat,” ucap SGY
Tentunya, kata SGY, semua orang tahu bahwa dalam hal apaun, evaluasi adalah yang utama. Tampa ada evaluasi, maka boleh jadi program jalur sepeda, sumur resapan, tariff Rp 0 Jaklingko akan menjadi semakin amburadul. Intinya pengunaan duit rakyat harus tepat sasaran agar tidak terjadi pemborosan.
“Untuk kritik Kepgub Pj Gubernur Heru tentang batas usia PJLP 56 tahun juga maka harus dilihat dari sisi positifnya. Produktivitas kerja akan lebih maksimal hasilnya pada usia 18-56 tahun. Bahkan untuk pekerjaan yang membutuhkan tenanga dan fisik, usia dibawah 56 tahun adalah yang selalu menjadi prioritas. Intinya pembuatan kebijakan wajib ada partisipasi publik dan sosialisasi dengan waktu yang cukup,” tandas SGY
Jadi, kata SGY, segala pendapat tentang kebijakan Pj Gubernur Heru memang baik. Krtik atau pun kecaman juga perlu sepanjang untuk tujuan baik, yakni untuk kepentingan masyarakat. Namun harus punya dasar argumentasi yang kuat dan masuk akal serta memberikan solusi, bukan kritik asal bunyi.
Sekarang, kata SGY, harapan agar Jakarta bisa lebih baik, melebihi kota-kota maju di dunia ada dipundak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Selain itu, masyarakat Jakarta juga ingin berbagai permasalahan kesenjangan sosial bisa teratasi.
“Dibawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi, diyakini Jakarta bisa lebih maju dan kehidupan masyarakat Jakarta bisa lebih sejahtra. Dengan dasar pengalaman dan kemampuan yang mempuni, semoga Pj Gubernur Heru bisa mewujudkan harapan tersebut. Aamiin,”pungkas SGY. (tfk)
