Pengamat Minta Prabowo Berantas Ekonomi Rente hingga ke Akar-akarnya
DEKANNEWS, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mendesak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas praktik ekonomi rente di Indonesia. Menurutnya, pemberantasan ekonomi rente tidak akan berjalan efektif tanpa instruksi langsung dari kepala negara.
Demikian disampaikan Sugiyanto dalam diskusi publik PWJ Forum (Poros Wartawan Jakarta) bertajuk 'Bongkar Ekonomi Rente' di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Pada kegiatan tersebut, selain Sugiyanto, turut menjadi pembicaraan yaitu Econom Core Dipo Satria Ramli dan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori.
Sugiyanto menilai praktik ekonomi rente telah membentuk jaringan yang melibatkan berbagai kepentingan. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui imbauan atau wacana, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar permasalahan.
"Kalau kita masyarakat dan sebagainya berbicara begini-begini, sama saja bohong. Ini seperti ikan, kalau ikan itu mulai busuknya dari kepala. Kalau kepalanya tidak bagus, ke bawahnya juga tidak bagus," kata Sugiyanto
Ia menjelaskan, peran presiden menjadi sangat penting karena kepala negara memiliki kewenangan untuk mengarahkan seluruh jajaran pemerintahan. Apabila Presiden memiliki komitmen kuat, upaya pemberantasan praktik ekonomi rente dapat dijalankan secara lebih terarah.
Menurut Sugiyanto, Presiden Prabowo perlu mengeluarkan instruksi atau deklarasi secara terbuka untuk menegaskan komitmen pemerintah memberantas ekonomi rente. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh pihak memahami bahwa praktik yang merugikan kepentingan masyarakat tidak boleh dibiarkan.
"Ini harus ada instruksi atau deklarasi dari presiden. Presiden harus menegaskan bahwa berantas semua ekonomi rente, kita kembalikan semua persoalan ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan aturan," ujarnya.
Sugiyanto menegaskan, tanpa pernyataan dan tindakan tegas dari presiden, pemberantasan ekonomi rente akan sulit dituntaskan. Terlebih, praktik tersebut dinilainya sudah berkembang menjadi jaringan yang memiliki keterkaitan dengan berbagai kepentingan.
Ia juga menyinggung kasus penyadapan yang menurutnya perlu dilihat dalam konteks hubungan antara kekuasaan dan praktik ekonomi rente. Sugiyanto menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya upaya memengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, kekuasaan dapat menjadi sasaran kepentingan kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan. Pengaruh tersebut, kata dia, bisa diarahkan untuk mengontrol kebijakan maupun keputusan politik demi kepentingan ekonomi dan finansial.
"Bagaimana kekuasaan itu bisa dikontrol, bagaimana kekuasaan itu bisa didikte untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ujungnya adalah mendapatkan keuntungan, baik ekonomi, politik, dan sebagainya," ungkap Sugiyanto.
Ia menyebut ekonomi rente merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi berbagai pergerakan dan kebijakan. Sebab, kekuatan finansial dinilai memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan serta kepentingan di berbagai sektor.
Sugiyanto karena itu meminta masyarakat turut mendorong pemerintah agar memiliki keberanian membongkar praktik ekonomi rente. Namun, menurutnya, dorongan publik tersebut harus diikuti komitmen nyata dari pemimpin tertinggi negara agar pemberantasan tidak berhenti sebatas pernyataan.
"Poin yang paling krusial adalah ekonomi rente yang merupakan bagian penting dari pergerakan apa pun karena terkait dengan kemampuan finansial. Bicara ekonomi, bicara finansial, itu bisa menentukan dan mengontrol apa pun yang terjadi di muka bumi," tuturnya.
Lebih lanjut, Sugiyanto menekankan pemberantasan ekonomi rente harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Penanganannya juga perlu menyasar seluruh pihak yang terlibat agar jaringan kepentingan yang selama ini menopang praktik tersebut dapat dibongkar secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti dugaan keterkaitan antara penguasa dan pengusaha bermasalah dalam membentuk mata rantai ekonomi rente. Dalam diskusi tersebut, ia kemudian menyinggung fakta persidangan perkara importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Namun, rekaman pernyataan yang tersedia terputus sebelum Sugiyanto menjelaskan lebih lanjut mengenai bagian persidangan yang dimaksud. (Zat)
