Pemprov DKI Jakarta Setop Anggaran untuk Keluarga Janda Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan: Partai Gerindra Perlu Merespon
PENGHARGAAN kepada Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan merupakan bentuk apresiasi atas jasa besar para pahlawan dan perintis kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Sudah beberapa hari ini saya tidak menulis artikel mengenai berbagai isu, baik nasional, Jakarta, maupun lainnya, karena kesibukan urusan pribadi. Namun, hari ini, Jumat, 14 Februari 2025, saya dikejutkan dengan sebuah informasi yang beredar di media sosial Facebook (FB).
Informasi tersebut berkaitan dengan surat dari Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov DKI Jakarta tertanggal 5 Februari 2025, yang memberitahukan penghapusan alokasi anggaran pemberian penghargaan kepada Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan.
Saya menilai bahwa isu ini sangat krusial karena menyangkut penghormatan terhadap perjuangan, pengorbanan, dan tumpah darah para pahlawan serta perintis kemerdekaan yang telah berjuang demi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk segera merespons hal ini.
Surat dari Dinsos Pemprov DKI Jakarta yang beredar di media sosial berbunyi sebagai berikut:
Nomor: e-0063/SO.03.05
Sifat: Penting
Lampiran:
Hal: Pemberitahuan Penghapusan Alokasi Anggaran Pemberian Penghargaan
Jakarta, 5 Februari 2025
Kepada Yth.:
1. Keluarga Pahlawan Penerima Penghargaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Janda Pahlawan Penerima Penghargaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Janda Perintis Kemerdekaan Penerima Penghargaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
Berdasarkan hasil evaluasi program dan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini kami sampaikan bahwa alokasi anggaran untuk pemberian penghargaan kepada Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan DITIADAKAN terhitung mulai Tahun Anggaran 2025.
Keputusan ini diambil dalam rangka optimalisasi kebijakan keuangan daerah guna menyesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta. Kami memahami bahwa penghargaan kepada Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan merupakan bentuk apresiasi atas jasa besar para pahlawan dan perintis kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.
Oleh karena itu, meskipun alokasi anggaran dalam bentuk pemberian penghargaan tidak lagi tersedia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk terus menghormati jasa para pahlawan melalui kebijakan yang relevan dan berkelanjutan di masa mendatang.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian, pengertian, dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Tanda tangan dan stempel dinas)
PREMI LASARI
197402241993112001
Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
Jika surat dari Dinsos Pemprov DKI Jakarta ini benar adanya, maka hal ini perlu mendapat respons cepat dari berbagai pihak, terutama masyarakat Jakarta. Dalam situasi ini, Partai Gerindra, yang didirikan oleh Jenderal (HOR) (Purn) Presiden Prabowo Subianto, harus segera mengambil sikap tegas.
Gerindra harus segera meminta klarifikasi terkait kebenaran surat tersebut. Jika surat tersebut benar adanya, maka Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta harus meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan keputusan ini.
Tidak hanya Gerindra, tetapi fraksi-fraksi partai lain seperti PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, dan lainnya juga perlu melakukan langkah yang sama. Semua fraksi di DPRD DKI Jakarta harus segera menekan Pemprov DKI Jakarta agar tetap mengalokasikan anggaran penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan.
Langkah ini penting untuk memastikan penghormatan kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan tetap terjaga sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa mereka bagi bangsa dan negara. Selain itu, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp91,34 triliun, sangatlah aneh jika alokasi anggaran untuk penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan dihapus.
