Partai Pandai Mau Bersihkan Sampah-sampah Demokrasi.
Jakarta, Dekannews- Ketua Umum Partai Daulat Negeri (Pandai) Farhat Abbas menilai Presiden Jokowi pemimpin yang berkomitmen mendukung penegakan hukum guna mewujudkan birokrasi pemerintahan agar terbebas dari sampah demokrasi, yakni korupsi. Partai Pandai berkomitmen ada digaris terdepan dalam perjuangan membersihkan 'sampah demokrasi'.
Farhat mengatakan, Presiden Jokowi sebagai pemegang otoritas tertinggi pemerintahan, sesungguhnya berkewajiban secara moral untuk membersihkan sampah demokrasi di seluruh lingkungan birokrasi.
"Sampah-sampah demokrasi di level provinsi, kabupaten/kota juga perlu dibersihkan. Korupsi yang dilakukan pejabat pemerintahan termasuk yang di daerah jangan lagi sampai menampar pemerintahan Presiden Jokowi seperti kasus korupsi Kemensos dan KKP," kata Farhat di sela-sela acara konsolidasi dan persiapan pelantikan pengurus DPW Partai Pandai Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, kemarin.
Farhat bilang, mewujudkan lingkungan birokrasi bersih sejatinya merupakan refleksi dari wujud nasionalisme. Secara ideologis, siapapun anak bangsa di negeri ini, termasuk elemen pengelola negara, dari posisi tertinggi sampai terbawah, berkewajiban untuk mencintai negaranya. Salah satu indikatornya harus sama-sama terpanggil untuk memajukan negara.
"Dan salah satu dimensi penting dalam upaya memajukan negara adalah membuang jauh “sampah-sampah” yang berserakan di tengah lingkungan birokrasi. Karena, dinilai mengganjal proses pembangunan," tegasnya.
Farhat mengingatkan, kebocoran dana pembangunan karena dikorupsi atau dimark up, mengakibatkan ketersendatan derap pembangunan. Ketika panorama ketersendatan itu meluas, maka bukan hanya terjadi ketidakmerataan kue pembangunan, tapi berpotensi besar terjadi manuver politik disintegrasi.
"Itulah yang kita saksikan pada panorama politik di Papua Barat akibat ketidakadilan politik pembangunan. Di sinilah, mau tak mau, harus terbangun kesadaran mendalam bahwa praktik korupsi yang berposisi sebagai sampah lingkungan birokrasi harus dibersihkan. Tanpa kompromi. Full committed, tanpa reserve dan tanpa pandang bulu," tegasnya.
Dia menambahkan, penjauhan sampah-sampah anti korupsi harus ditunjukkan pada komitmen kuat penegakan hukum. Bagi siapapun yang menebarkan sampah di lingkungan birokrasi harus dibasmi. Sebab, sedikit memberikan toleransi akan berimbas pada sikap dan perilaku yang akan mentolelir kian merebaknya sampah.
"Inilah komitmen nasionalisme sejati sebagai alat uji. Karenanya, seluruh elemen – termasuk partai politik mana pun – harus sejiwa: budayakan pinasa (lihat sampah ambil), yang – dalam perspektif lingkungan birokrasi – diterjemahkan dengan tindakan tegas: segera bersihkan korupsi di institusi manapun," katanya.
Farhat menegaskan komitmen kuat yang menjadi garis politik Partai Daulat Negeri (PANDAI). Pandai siap bahu-membahu membersihkan korupsi agar Indonesia jauh lebih berdaulat dan mandiri.
"Jika pemimpin tutup mata terhadap sampah korupsi yang masih meralela), maka ia sesungguhnya sosok a nasionalis," pungkasnya. (AK)
