Mantan PM Israel Prediksi Netanyahu Bakal Kalah di Pemilu
DEKANNEWS - Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak mendorong kelompok oposisi Benjamin Netanyahu menjalin kerja sama dengan partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan baru. Langkah tersebut dinilai dapat membuka jalan bagi oposisi memperoleh dukungan mayoritas di parlemen setelah pemilu Israel yang digelar pekan ini.
Barak mengatakan, berdasarkan perhitungannya, kelompok penentang Netanyahu berhasil mengumpulkan 67 kursi parlemen. Sementara itu, koalisi sayap kanan dan kanan jauh yang mendukung Netanyahu hanya memperoleh 53 kursi.
Dalam wawancara dengan France24.com dari Tel Aviv, Barak menilai komposisi tersebut menunjukkan bahwa Netanyahu tidak memiliki dukungan mayoritas apabila kursi partai-partai Arab turut diperhitungkan. "Netanyahu tidak menang. Dia kalah telak," kata Barak, dikutip dari France 24.
Meski demikain, pernyataan Barak merupakan penilaian politik terhadap hasil perolehan kursi parlemen, bukan pengumuman resmi mengenai pembentukan pemerintahan baru.
Barak secara khusus meminta pemimpin oposisi Gadi Eisenkot membuka peluang kerja sama dengan partai-partai Arab. Menurutnya, dukungan kelompok tersebut dapat menjadi faktor penting bagi oposisi untuk membangun kekuatan mayoriyas di parlemen.
Sebelumnya, Eisenkot dan sejumlah sekutunya menolak kemungkinan membentuk koalisi bersama partai-partai Arab. Namun, Barak menilai sikap politik tersebut masih berpeluang berubah apabila kerja sama diperlukan untuk membentuk pemerintahan.
Dia berpendapat Netanyahu sendiri kemungkinan akan mengambil langjah serupa apabila berada dalam posisi yang membutuhkan dukungan tambahan untuk mempertahankan kekuasaan.
Barak mencontohkan Mansour Abbas, pemimpin partai Arab Raam, sebagai salah satu tokoh yang berpotensi dilinatkan dalam pembentukan koalisi. Bahkan, menurutnya, Netanyahu tidak akan segan menawarkan jabatan menteri kepada Abbas jika hal tersebut dapat mengamankan dukungan politik.
Pendanaan Qatar
Di luar persoalan pembentukan koalisi, Barak juga menyoroti tuduhan kibu Netanyahu mengenai dugaan pendanaan Qatar terhadap salah satu partai Arab. Isu tersebut dikaitkan oleh pendukung Netanyahu dengan dugaan kecurangan dalam pemilu Israel.
Pemerintah Qatar telah membantah tuduhan pendanaan tersebut. Sementara itu, Barak menduga isu tersebut sengaja digunakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari penyelidikan kasud yang dikenal sebagai Qatargate.
Kasus Qatargate berkaitan dengan dugaan hubungan antara dua orang dekat Netanyahu dan Qatar. Barak menilai penyelidikan tersebut perlu mendapat perhatian publik karena menyangkut dugaan keterlibatan orang-orang di lingkungan pemerintahan Netanyahu.
"Yersangka yang sebenarnya seharusnya orang-orang terdekat Netanyahu dan pemerintahannya sendiri," ujar Barak.
Namun, tuduhan yang disampaikan Barak tersebut merupakan pandangan politiknya dan bukan kesimpulan hukun mengenai keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam kasus tersebut.
Pernyataan Barak sekaligus memperlihatkan bahwa dinamika politik Israel tidak hanya berkutat pada persaingan pembentukan pemeruntahan, tetapi juga diwarnai polemik mengenai dugaan hubungan dengan Qatar dan persoalan keamanan nasional, termasuk kebijakan terhadpa Iran.
Meski kelompok oposisi disebut memiliki keunggulan dalam perhitungan kursi versi Barak, pembentukan pemerintahan baru tetap membutuhkan proses politik. Kemampuan masing-masing kelompok dalam membangun kesepakatan dan mengamankan dukungan mayoritas parlemen akan menentukan arah pemerintahan Israel selanjutnya. (Zat)
