Presiden Palestina Berharap Pemilu Israel Buka Peluang Baru Perdamaian
DEKANNEWS - Presiden Palestina Mahmoud Abbas berharap hasil Pemilihan Parlemen Israel (Knesset) 2026 dapat membuka jalan bagi dimulainya kembali perundingan damai antara kedua negara. Dia menyatakan kesiapan Palestina untuk kembali berdialog dengan Israel setelah pemerintahan baru terbentuk.
Harapan tersebut disampaikan Abbas saat bertemu Presiden Siprus Nikos Christodoulides di Nikosia, Kamis (30/10/2026). Dalam kesempatan itu, Abbas menegaskan bahwa Palestina selama bertahun-tahun telah berupaya menjalin hubungan dengan Israel untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan bagi kedua pihak.
"Kami berharap, segera setelah pemerintahan baru Israel terbentuk, kita dapat memulai dialog bersama," ujar Abbas, seperti dikutip Al Arabiya dari AFP (30/10).
Dia juga menegaskan keinginan Palestina agar nasyarakat Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam kondisi aman, stabil, dan damai. Menurutnya, upaya mencapai perdamaian telah lama menjadi harapan yang disampaikan kepada pihak Israel.
Petnyataan Abbas muncul setelah Komite Pemilihan Umum Pusat Israel menyelesaikan penghitungan suara Pemilu Knesset 2026 yang berlangsung pada Selasa. Hasil sementara menunjukkan tidak ada satu pun kubu politik yang berhasil mengamankan mayoritas parlemen.
Blok yang mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan partai-partai oposisi mengamankan 48 kursi. Sementara itu, partai-partai Arab mendapatkan 19 kursi, sebagaimana dilaporkan Anadolu mengutip surat kabar Ynet.
Dengan komposisi tersebut, kedua blok belum mencapai ambang batas 61 kursi untuk menguasai mayoritas dari total 120 kursi Knesset. Hasil resmi pemilu diperkirakan diumumkan pada 4 November, sedangkan anggota parlemen terpilih dijadwalkan dilantik pada 10 November.
Terhentinya proses perdamaian Israel-Palestina selaama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan utama dalam konflik kedua pihak. Kondisi tersebut berlangsung meskipun semakin banyak negara di dunia yang memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina.
Selama pemerintahan Netanyahu, pembangiunan permukiman Israel dan kekerasan terhadap warga Palestina dilaporkan meningkat di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Di kawasan tersebut, Otoritas Palestina yang dipinpin Abbas hanya menjalankan kewenangan pemerintahan mandiri secara terbatas.
Sejumlah menteri dalam koalisi sayap kanan garis keras Netanyahu bahkan secara terbuka mendorong aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Mereka juga mendukung kebijakan tang mendorong warga Palestina meninggalkan wilayah tersebut maupun Jalur Gaza yang mengalami kehancuran akibat perang.
Netanyahu sendiri memimpin Israel dakam perang di Jalur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Konflik tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Gaza hancur dan berubah menjadi puing-puing, sekaligus menperburuk kondisi kemanusiaan masyarakat Palestina.
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967. Saat ini, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman di wilayah tersebut, yang menurut hukum internasional berstatus ilegal, berdampingan dengan sekitar tiga juta warga Palestina. (Zat)
