KJMU Dipangkas Rp49,78 Miliar, DPRD DKI Desak Pemprov Cari Solusi
DEKANNEWS, JAKARTA - Sebanyak 2.899 mahasiswa terdampak perubahan data desil dalam penyaluran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap 2 tahun 2025. Di saat persoalan tersebut belum terselesaikan, anggaran program KJMU dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 justru dipangkas Rp49,78 miliar.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengambil langkah agar persoalan administtasi tidak menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan.
Sorotan tersebut muncul setelah anggaran KJMU direncanakan turun dari Rp399,48 miliar menjadi Rp349,70 miliar. Menurut Tania, Pemprov DKI perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan pengurangan anggaran tersebut, terlebih perubajan data desil masih memengaruhi penerima bantuan pendidikan.
"Perlu segera mendapatkan solusi," kata Tania, dikutip, Kamis (20/8/2026).
Tania mengatakan, persoalan tersebut telah disampaikan langsung oleh sejumlah mahasiswa kepada Komisi E DPRD DKI Jakarta. Mereka menhaku kehilangan bantuan setelah status desil berubah dalam proses pemutakhiran data.
Berdasarkan perhitungannya, dibutuhkan anggaran sekitar Rp208,7 miliar untuk kembali membantu 2.899 mahasiswa yang terdampak. Estimasi tersebut mengacu pada kebutuhan sekitar Rp72 juta bagi setiap mahasiswa selama empat tahun masa kuliah.
Untuk menutup kebutuhan tersebut, Tania mengusulkan Pemprov DKI mengalihkan sementara Rp100 miliar dari anggaran Program LPDP Jakarta. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi pilihan untuk mendahiulukan penyelesaian persoalan KJMU. "Lebih prioritas menyelesaikan isu KJMU," ujarnya.
Ia menilai pengalihan anggaran dapat menjadi solusi sementara hingga persoalan pemutakhiran data desil dibenahi. Dengan demikian, mahasiswa yang terdampak tidak harus menghentikan pendidikan hanya karena persoalan administrasi.
"Jangan sampai mahasiswa harus berhenti karena persoalan data," tandas Tania. (Zat)
