Fadli Zon Desak DK PBB Lakukan Sidang Darurat
Jakarta, Dekannews - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadli Zon mengutuk tindak kekerasan para pemukim ilegal Israel. Tragedi ini, kata Fadli, merupakan tindak kekerasan brutal dan terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Dari catatan media internasional, lebih dari 30 rumah dan puluhan mobil warga Palestina dibakar. Seorang warga Palestina ditembak mati dan sekitar 400 warga Palestina terluka.
“Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengutuk keras aksi premanisme dan vandalisme pemukim ilegal Israel itu. Tak boleh ada pembiaran terhadap tindak kekerasan apapun, termasuk kebrutalan pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina," kata Fadli dalam keterangannya, Rabu (1/3).
Menurutnya, sulit untuk menutup mata selama ini Israel diberi status perlakuan luar biasa yang memungkinkannya terus melakukan kejahatan dengan impunitas lengkap. Sementara, rakyat Palestina hanya diminta menahan diri, dan tidak melakukan pembelaan diri.
”Kami mendesak agar Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah konkrit menghentikan segala bentuk kekerasan Israel," ujarnya.
Apalagi, kata politikus Partai Gerindra ini, kebrutalan di Huwara Nablus tersebut, diduga kuat justru dilindungi bahkan didukung oleh oknum aktor internasional dan pihak keamanan rezim sayap kanan radikal Israel.
"Pernyataan Menlu Palestina Riyad al Maliki yang menduga kuat ada aktor internasional yang melindungi Israel dari pertanggungjawaban, harus disikapi serius oleh DK PBB," ujarnya.
BKSAP DPR juga terus mendukung Pemerintah Indonesia agar selalu proaktif untuk menekan DK PBB menggelar pertemuan darurat atas situasi di Palestina.
Menurut Fadli, ini langkah politik yang harus diambil sebagai bagian dari mandat konstitusi politik luar negeri Indonesia yang mengecam segala tindak kekerasan terhadap kemanusiaan.
Selain itu, Fadli menegaskan, pihaknya akan melakukan diplomasi parlemen dalam merespon tragedi ini. BKSAP DPR akan kembali mengangkat isu Palestina di Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU), pada 11-15 Maret mendatang di Manama, Bahrain.
"Kita sudah menyiapkan draf resolusi terkait Palestina ke sidang tersebut agar diadopsi sebagai emergency item," pungkasnya. RED
