DPRD DKI Minta Penunjukan Transjakarta Kelola Transportasi ke Pulau Seribu Tak Sebatas Wacana
DEKANNEWS, JAKARTA — DPRD DKI Jakarta meminta rencana ekspansi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengelola sektor transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dikaji secara komprehensif sebelum direalisasikan. Kajian tersebut dinilai penting, terutama menyangkut kebutuhan subsidi, harga tiket, keselamatan, kesiapan sumber daya manusia, hingga pengelolaan aset dan pelabuhan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Novan Paloh, mengatakan rencana tersebut tidak cukup hanya disampaikan sebagai wacana. Menurutnya, DPRD perlu mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai skema bisnis dan pembiayaan apabila Transjakarta membentuk anak perusahaan yang bergerak di sektor transportasi laut.
"Kalau ke depannya mereka harus membuat anak perusahaan lagi yang memang ekspansinya ke wilayah laut, ini perlu biaya lagi. Apakah nanti perlu dihitung lagi TND, NMD, ataupun berapa nanti tiketnya?" ujar Novan.
Novan menyoroti perbedaan harga tiket antara layanan Transjakarta di darat dengan transportasi laut. Ia meminta agar pemerinrah memberikan kejelasan mengenai besaran tarif yang nantinya akan dikenakan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa layanan laut dapat dibanderol sama murahnya dengan layanan Transjakarta di darat.
"Jangan sampai persepsi masyarakat melihat tiba-tiba di daratan Jakarta Rp3.500, sedangkan sekarang tiket untuk pelabuhan normalnya Rp40 ribuan ke atas. Ini harus punya kajian khusus," kata di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Selain tarif, Novan menilai skema subsidi harus menjadi pembahasan utama. Ia mengingatkan bahwa kemampuan fiskal pemerimtah daerah terbatas, sementara subsidi transportasi yang ada sat ini sudah membutuhkan anggaran besar. Karena itu, besaran subsidi untuk transportasi laut harus dihitung secara matang.
"Kalau fiskal kita terbatas, kita harus hitung betul apakah nanti tiketnya Rp10 ribuan atau berapa. Subsidi juga harus dihitung lagi, apakah mau pakai subsidi atau tidak. Saya rasa harus ada subsidi, tetapi berapa jumlahnya harus jelas," tutur Novan.
Ia juga meminta Transjakarta menjelaskan jumlah armada yang akan dioperasikan, pola pengadaan dan pengelolaannya, serta kemungkinan menggandeng operator transportasi laut yanhg sudah berpengalaman. Menurutnya, pola kerja sama tersebut perlu dikaji agar ekspansi tidak menimbulkan beban operasional baru yang terlalu besar bagi pemerintah daerah.
"Transjakarta selama ini kan ada yang dikelola sendiri dan ada yang menggunakan operator. Mereka bukan membeli semua bus, tetapi membayar kepada operator melalui skema yang didukung subsidi. Kalau nanti membuat anak perusahaan untuk operasional laut, tentu kebutuhan anggarannya harus dihitung lagi," jelasnya.
Dari sisi sumber daya manusia, Novan menilai Transjakarta juga harus mempersiapkan tenaga yang memiliki kompetensi khusus di buidang pelayaran. Pengoperasian transportasi laut, kata dia, berbeda dengan pengelolaan terminal dan layanan bus yang selama ini menjadi pengalaman utama Transjakarta.
"Pertama, mereka belum terbiasa dengan kondisi laut. Kedua, masalah kesiapan manpower, nakhoda dan tenaga lainnya. Ini harus dipersiapkan karena menyangkut keselamatan," ujarnya.
Novan juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan pelabuhan, pemeliharaan fasilitas, serta status dan pengelolaan aset apabila nantinya layanan transportasi laut berada di bawah Transjakarta. Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus dibahas sebelum ekspansi dilakukan.
"Pelabuhan ini bagus, peralatyannya juga bagus. Tetapi bagaimana nanti pengelolaannya, bagaimana perawatannya, siapa yang bertanggung jawab, itu harus jelas. Jangan sampai kita hanya memindahkan masalah," kata Novan.
Ia mengingatkan bahwa sebelum membuka layanan baru, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memaksimalkan armada kapal yang sudah tersedia. Novan menyebut masih terdapat sejumlah kapal yang belum beroperasi secara optimal sehingga perlu diketahui terlebih dahulu penyebabnya.
"Kalau sekarang ada empat kapal yang beroperasi, sementara di luar itu masih ada sekitar 12 kapal yang tidak jalan, ini ada permasalahan apa? Artinya kita coba dulu bagaimana memaksimalkan yang ada. Yang 12 ini bisa jalan dulu sambil menunggu proses pengalihan ke Transjakarta," ucapnya.
Novan menegaskan DPRD DKI pada prinsipnya mendukung peningkatan layanan transportasi publik, termasuk apabila Transjakarta nantinya berekspansi ke sektor laut. Namun, dukungan tersebut harus disertai kajian yang transparan dan pembahasan bersama DPRD, terlebih jika kebijakan tersebut berdampak terhadap anggaran daerah.
"Tujuannya bagus dan kami mendukung profesionalisme. Tetapi alangkah lebih bagusnya kita berbicara lebih mendalam. Apalagi nanti ada pembahasan perda dan persoalan fiskal. Jangan sampai kebijakan ini berjalan tanpa kajian yang matang," tegas Novan.
Menurut Novan, DPRD juga perlu mengetahui secara jelas target dan tahapan transformasi Transjakarta menuju operator transportasi multimoda, termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ia menilai sumber pendapatan di luar tiket, seperti naming rights dan pendapatan komersial lainnya, juga harus dioptimalkan agar ketergantungan terhadap subsidi tidak semakin besar.
"Transjakarta ini kan hidupnya salah satunya dari subsidi. Ada juga pendapatan dari naming rights dan lainnya. Jadi bagaimana mereka mempersiapkan secara khusus, termasuk memikirkan kenyamanan, keamanan, serta sistem tiket yang cepat dan tepat, itu harus dihitung," pungkasnya.
Novan berharap rencana ekspansi transportasi laut yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027 tidak meleset dari perencanaan, tetapi juga tidak dipaksakan sebelum seluruh aspek teknis, keselamatan, armada, sumber daya manusia, tarif, subsidi, dan kemampuan fiskal pemerintah daerah benar-benar siap. Ia meminta adanya rapat khusus antara DPRD dan jajaran Transjakarta untuk membahas rencana tersebut secara lebih mendalam. (Zat)
