Banyuwangi Dinilai Cepat Respons Rekomendasi KPK soal Pencegahan Korupsi
DEKANNEWS, JAWA TIMUR - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu langkah untuk memastikan program pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Wahyudi mengatakan, evaluasi dan supervisi dilakukan secara rutin di berbagai daerah sebagsi bagian dari upaya mempersempit celah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Setiap tahun memang kami lakukan untuk setiap daerah, dan secara umum Pemkab Banyuwangi termasuk yang paling cepat dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi kami sebelumnya, khususnya untuk menutup celah-celah risiko tindak pidna korupsi," kata Wahyudi saat Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Gedung DPRD Kabupaten Bnyuwangi, Selasa.
Menurut Wahyudi, tindak lanjut terhadap rekomendasi KPK menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih tertib dan memiliki mekanisme pencegahan yang kuat. Hal tersebut juga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan, agenda koordinasi dan supervisi tersebut diikuti Bupati Banyuwangi Ipuk Fiesdtiandani, Ketua DPRD I Made Cahya Negara, seluruh anggota DPRD serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan.
"Jadi, ini yang diharapkan, terutama terkait dengan pola-pola pencegahan korupsi yang memgedepankan upaya-upaya salah satunya pendidikan, pencegahan, baru kemudian penindakan," ujar Wahyudi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut positif evaluasi yang dilakukan KPK. Menurutnya, kegiatan tersebut menberikan manfaat bagi jajaran eksekutif maupun legislatif untuk melihat kembali berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah daerah.
"Pertemuan hari ini banyak manfaatnya bagi kami, baik di eksekutif maupun di legislatif, dan ini adalah bagian dari mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di daerah ini," kata Ipuk.
Ipuk menilai kehadiran KPK juga memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Selain memastikan program berjalan dengan baik dan tepat sasaran, evaluasi tersebut membantu pemerintah memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan Pemkab Banyuwangi bersama DPRD berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi KPK, sebagaimana yang telah dilakukan pada 2025. "Saat itu kami (eksekutif dan legislatif) diundang KPK ke Jakarta, dan langsung kami tindaklanjuti rekomemdasinya, karena hal itu komitmen kami bersama," pungkas Ipuk. (Zat)
