Bahrullah Akbar: FKDK BPDSI Sebagai Pilar Governance, Risk, dan Control pada Bank Daerah
FKDK BPDSI menjadi platform penting untuk menyerap aspirasi Dewan Komisaris BPD dan memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan sektor perbankan
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Saya mengenal Prof. Bahrullah Akbar sejak lama, tepatnya saat Fauzi Bowo (Foke) tengah mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2007–2012. Pada waktu itu, Prof. Bahrullah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, di mana Fauzi Bowo, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, menjadi Ketua Umum Bamus Betawi.
Pada tahun 2011, Prof. Bahrullah mengikuti uji kelayakan di DPR RI untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hubungan saya dengan Gubernur Foke dan Prof. Bahrullah terjalin erat karena kesamaan pandangan. Saat itu, saya mendukung Gubernur Foke sebagai putra asli Betawi, sementara Prof. Bahrullah juga merupakan calon anggota BPK RI yang berasal dari Betawi.
Sedangkan saya sendiri adalah warga Jakarta kelahiran Betawi yang selalu mendukung tokoh Betawi untuk menjadi pemimpin, baik di Jakarta maupun di tingkat nasional. Pada saat itu, saya masih aktif sebagai Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta. Saya bahkan sempat memberi tahu beberapa rekan di DPP PAN bahwa ada tokoh cerdas asal Betawi, Bahrullah Akbar, yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota BPK RI.
Prof. Dr. Drs. H. Bahrullah Akbar, B.Sc., S.E., M.B.A., yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank DKI, adalah sosok dengan pengalaman dan keahlian luas di bidang keuangan publik. Sebagai Guru Besar Keuangan Publik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan mantan Wakil Ketua BPK RI periode 2017–2019, perannya sangat signifikan dalam memperkuat tata kelola (governance), manajemen risiko (risk), dan pengendalian internal (control) di sektor perbankan daerah.
Baru-baru ini, Prof. Bahrullah kembali menunjukkan kontribusinya sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) dalam acara nasional yang digelar di Grand Mercure Hotel, Malang, pada 16–17 Januari. Acara ini dihadiri oleh Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari seluruh Indonesia, Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, serta Ketua Dewan Audit OJK Sophia Issabella Watimena.
Dalam sambutannya, Prof. Bahrullah menegaskan bahwa FKDK BPDSI adalah wadah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Dewan Komisaris BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan aktif. Dengan tema seminar nasional tahun ini, yaitu Integritas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan POJK No. 15 Tahun 2024, Prof. Bahrullah berharap pengawasan dan integritas laporan keuangan di BPD dapat semakin terintegrasi.
FKDK BPDSI menjadi platform penting untuk menyerap aspirasi Dewan Komisaris BPD dan memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan sektor perbankan. Menurut Prof. Bahrullah, forum ini tidak hanya membahas masalah teknis, tetapi juga memperkuat komunikasi kelembagaan, baik internal maupun eksternal.
Forum ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dalam menjaga keberlanjutan tata kelola perbankan daerah.
“Forum ini juga berperan penting dalam menyelaraskan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan peraturan OJK. Harmonisasi regulasi ini menjadi kunci keberlanjutan organisasi BPD dan memastikan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian internal berjalan optimal,” ujar Prof. Bahrullah.
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya, mengapresiasi FKDK BPDSI sebagai forum strategis untuk memastikan Dewan Komisaris menjalankan peran pengawasan secara independen dan profesional. “Keberhasilan BPD sangat bergantung pada kolaborasi yang harmonis antara regulator, Dewan Komisaris, dan manajemen,” ungkapnya.
Melalui FKDK BPDSI, Prof. Bahrullah terus menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di Bank Pembangunan Daerah. Sebagai forum komunikasi strategis, FKDK BPDSI diharapkan menjadi katalisator transformasi BPD menuju bank yang modern, akuntabel, dan berdaya saing tinggi di era digital.
Kepemimpinan Prof. Bahrullah Akbar di FKDK BPDSI telah membawa forum ini mengambil langkah besar dalam memperkuat peran Dewan Komisaris sebagai penjaga tata kelola yang berintegritas di sektor perbankan daerah.
Saya sengaja menulis artikel ini karena informasi tentang kegiatan FKDK BPDSI di Malang menggugah pemikiran saya. Prof. Bahrullah, sebagai putra Betawi, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja bank daerah di seluruh Indonesia.
Kita semua memahami bahwa peran bank daerah sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentu akan sangat berharap agar seluruh Bank Daerah di Indonesia dapat berkontribusi dan mendukung program-program pemerintah demi tercapainya tujuan tersebut.
