Sengketa Sewa Pengelolaan Plaza Klaten Memanas, OC Kaligis Menilai proses hukum Dipengaruhi Mafia Peradilan

Pengacara OC Kaligis.(ist)

JAKARTA, Dekannews—Sengketa perjanjian sewa-menyewa Plaza Klaten Jawa Tengah, antara PT Matahari Makmur Sejahtera (MMS) dengan mantan Bupati Klaten Sri Mulyani semakin memanas.

PT. MMS yang selama ini bertindak sebagai penyewa menuding adanya dugaan praktik mafia peradilan di balik putusan yang membatalkan perjanjian No. 028/108/ Nomor MMS 001/KLT-Pemda/I-11/2023 tanggal 11 Januari 2023 yangs sebelumnya telah disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Klaten meski pihak MMS tidak ada wanprestasi. Perkara ini kini menarik perhatian luas karena menyangkut aset publik dan investasi pihak swasta.

Perjanjian sewa-menyewa tersebut ditandatangani oleh pihak PT MMS dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Namun, Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan perjanjian tersebut. Keputusan ini dinilai sangat merugikan pihak PT MMS yang telah menginvestasikan dana yang besar untuk membangun dan menata kawasan tersebut menjadi tempat yang produktif.

Dalam perjanjian sewa tersebut, PT MMS diberikan hak untuk mengelola lahan parkir, namun secara sepihak Pemkab Klaten mengambil alih lahan parkir tersebut melalui Surat Pemberitahuan No. B/500.11.33/651/2025/19 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemkab Klaten tertanggal 27 November 2025.

PT MMS kemudian menggugat Pemkab Klaten atas tindakan tersebut ke Pengadilan Negeri Klaten (PN Klaten), sebagai Pengadilan yang disepakati apabila terjadi perselisihan antara PT MMS dengan Pemkab Klaten. Anehnya PN Klaten menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang digugat PT MMS. Lebih anehnya lagi, Pengadilan Tinggi Semarang (PT Semarang) dalam putusannya membatalkan perjanjian sewa antara PT MMS dengan Pemkab Klaten, objek gugatan lahan parkir tetapi yang dibatalkan adalah perjanjian sewa.

Apa yang dialami oleh PT MMS membuktikan adanya Mafia Peradilan. PT MMS telah menginvestasikan dana yang begitu besar untuk merenovasi Plaza Klaten, membayar sewa kepada Pemkab Klaten, kemudian perjanjian dibatalkan tanpa ada wanprestasi dan tanpa mengganti kerugian kepada PT MMS, ini namanya perampokan.

"PT MMS yang terlibat dalam perjanjian tersebut menyampaikan keberatannya. Saya sebut ini mafia peradilan. Dan kenapa ini dibatalkan? Kalau dibatalkan, semua uang sewa yang sudah dibayarkan kepada Bupati, mau dikembalikan ke mana?" ungkap Kuasa Hukum PT MMS OC Kaligis dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media di kantor Senin (16/11).


Pengacara kondang ini menjelaskan, bahwa perjanjian sewa sebenarnya telah disepakati oleh Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Bupati Klaten. "Perjanjiannya bukan kita yang buat, Bupati Klaten yang membuat. Sri Mulyani yang membuat," tegasnya.
Namun sayangnya dalam pertimbangan hukum pembatalan, disebutkan dua alasan utama: tidak melalui proses lelang dan tidak menggunakan harga appraisal.
OC Kaligis juga membantah tudingan bahwa harga sewa ditetapkan tanpa dasar. Dijelaskan bahwa sebelumnya telah diusulkan proses lelang, Namun Bupati menyatakan tidak ada peserta yang mengikuti lelang. Kemudian diusulkan untuk menggunakan harga appraisal, namun Bupati memilih menggunakan harga kesepakatan bersama yang dicapai setelah proses negosiasi selama 4 tahun lamanya. Pun harga tersebut tercapai setelah naik sebanyak 7 kali dari harga pertama yang ditawarkan oleh Pemkab Klaten.
"Kita enggak pakai harga appraisal karena harga appraisal tersebut tidak mencakup nilai investasi kita keluarkan, pun tidak mempertimbangkan kebijakan fiscal dan moneter terutama pada saat itu sedang terjadi pandemi Covid19 sehingga kedua belah pihak sepakat untuk memakai harga kesepakatan,".


Selama berjalannya perjanjian, pihaknya juga telah mengeluarkan biaya tambahan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan fasilitas penunjang seperti toilet umum, renovasi seluruh lantai dan plafond, lift baru, escalator baru dan mengundang tenant2 level nasional maupun internasional seperti XXI, Sport Station, Skechers, Miniso, Funworld, IBox, Fore dsb di kawasan tersebut. 

Pendapatan dari kawasan yang dikelola pun disebut meningkat pesat, dari sebelumnya hanya menghasilkan Rp 600 juta rupiah per tahun mencapai lebih dari Rp3 miliar pada tahun pertama setelah ditata dan dikembangkan dan berpotensi akan menghasilkan hingga kurang lebih Rp 200 Milyar untuk penghasilan negara selama masa perjanjian 20 tahun.
 

Namun, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten justru dikatakan tidak berwenang dan menyatakan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Saat pihak pengelola mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, perjanjian tersebut akhirnya dibatalkan.