Presdir Bank Jakarta: Obligasi Daerah Jadi Solusi Percepatan Pembangunan
JAKARTA,DEKANNEWS– Obligasi daerah dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pemerintah daerah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Instrumen pembiayaan melalui pasar modal tersebut dapat menjadi tambahan investasi di luar kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
President Director (Presdir) Bank Jakarta, Agus H. Widodo, mengatakan kebutuhan pembangunan di daerah terus meningkat seiring tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan alternatif pembiayaan agar berbagai proyek strategis tidak harus menunggu ketersediaan anggaran dalam APBD tahunan.
Menurut Agus, pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik merupakan sejumlah sektor yang membutuhkan dukungan pembiayaan lebih cepat.
"Maraknya pembahasan mengenai obligasi daerah harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Persoalannya bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD), tetapi kebutuhan pembangunan memang terus meningkat," kata Agus dalam Diskusi Panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal, Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, dalam rangkaian Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
Agus yang juga menjabata sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini menilai, apabila pembangunan hanya mengandalkan mekanisme penganggaran APBD setiap tahun, proses penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik berpotensi berjalan lebih lambat. Padahal, masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik dan merata.
Agus menyebutkan, secara regulasi pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki landasan untuk menerbitkan obligasi daerah. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2024, serta berbagai ketentuan teknis Kementerian Keuangan.
Namun, hingga kini instrumen pembiayaan tersebut belum terealisasi. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran bahwa pembayaran obligasi pada akhirnya akan membebani APBD, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
"Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sebagai pengganti atau substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Sebaliknya, instrumen ini harus menjadi tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan," ujarnya.
Ia mencontohkan, jika sebelumnya kapasitas investasi daerah mencapai 100, penerbitan obligasi seharusnya dapat meningkatkan kemampuan investasi menjadi 120 atau 130. Dengan demikian, keberadaan obligasi benar-benar memberikan tambahan kapasitas pembiayaan.
Bahkan, ketika terjadi pengurangan TKD yang menyebabkan kapasitas investasi turun menjadi 70 atau 80, obligasi daerah semestinya mampu mendorong investasi hingga 120, bukan sekadar mengembalikannya ke posisi semula.
Untuk menghindari beban APBD, Agus menekankan pentingnya skema pembayaran obligasi yang bersumber dari pendapatan proyek yang dibiayai. Artinya, pengembalian dana kepada investor tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran pemerintah daerah.
"Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pengembaliannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut. Begitu pula pembangunan rumah sakit, pembayaran dapat bersumber dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit," jelasnya.
Dengan skema tersebut, risiko pembebanan APBD pada tahun-tahun berikutnya dapat ditekan. Pemerintah daerah juga tidak perlu terlalu khawatir terhadap kewajiban pembayaran obligasi yang masih berlangsung ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.
Agus menambahkan, pemerintah daerah perlu menginventarisasi proyek-proyek pembangunan yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan sendiri. Proyek tersebut harus disiapkan secara matang agar layak dibiayai melalui penerbitan obligasi maupun skema pinjaman daerah lainnya.
Setidaknya, terdapat lima agenda yang perlu diperhatikan untuk mendorong realisasi obligasi daerah. Pertama, membangun kesepahaman bahwa obligasi merupakan tambahan investasi, bukan sekadar pengganti anggaran yang berkurang.
Kedua, memastikan pembiayaan berbasis pendapatan proyek sehingga pengembalian pinjaman tidak sepenuhnya membebani APBD. Ketiga, menyiapkan daftar proyek yang layak dibiayai atau bankable, dengan perencanaan matang, kelayakan ekonomi, serta potensi pendapatan yang jelas.
Keempat, memberikan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan kepada investor. Kelima, mendorong proyek percontohan atau pilot project dengan memulai penerbitan obligasi untuk satu atau dua proyek sebelum diterapkan secara lebih luas.
Pembiayaan Sindikasi
Selain melalui obligasi daerah, Agus menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui sindikasi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurut dia, kekuatan industri BPD secara kolektif memiliki potensi besar untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BPD dalam lima besar industri perbankan nasional.
Sementara itu, total penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp660 triliun, dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun. "Kekuatan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui skema sindikasi antar-BPD," katanya.
Agus mencontohkan, apabila Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin membangun instalasi pengolahan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bekasi atau kawasan Jatiluhur, pembiayaannya dapat dilakukan melalui kerja sama sejumlah BPD.
Skema sindikasi diperlukan karena kemampuan satu bank daerah dalam membiayai proyek besar memiliki keterbatasan, salah satunya terkait ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
Melalui sindikasi, beberapa BPD dapat menggabungkan kapasitas pembiayaan sehingga kebutuhan dana proyek berskala besar dapat terpenuhi. Hal serupa juga dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan transportasi publik Trans Jatim. Jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur membutuhkan pembiayaan untuk memperluas layanan hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota, BPD dapat mengambil bagian dalam pendanaannya.
"Bahkan, untuk kebutuhan pembiayaan dalam skala besar, mulai dari Rp5 triliun, Rp6 triliun, hingga Rp10 triliun, skema sindikasi antar-BPD bisa menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan," ungkapnya.
Agus menegaskan, BPD siap mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Menurut dia, anggapan bahwa bank daerah hanya berorientasi pada pembiayaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sudah tidak relevan.
Sebab, BPD selama ini juga telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, ia berharap pemerintah daerah semakin membuka ruang bagi BPD untuk terlibat dalam pembiayaan proyek strategis. Dengan mengoptimalkan obligasi daerah maupun sindikasi antar-BPD, percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Adapun dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak; Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, I Made Bagus Tirthayatra dan; Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas, Juwita Lestari. (tfk)
