Penggantian Gibran: Presiden Mengusulkan Dua Nama, MPR Memilih Tanpa Persetujuan Parpol Pengusung. Zulhas, AHY, Bahlil, dan Dasco Berpeluang Muncul! Minggu Depan, Bahas DKI.

Sepertinya saya harus menahan diri untuk tidak terus-menerus menulis artikel tentang isu nasional. Memang banyak sekali persoalan mendesak dan menarik yang perlu dikupas. Namun, apa pun yang terjadi, minggu depan saya harus kembali fokus membahas berbagai persoalan Jakarta karena hal itu juga sangat penting. Salah satu yang akan menjadi prioritas adalah menyusun konsep usulan kebijakan masuk kawasan pantai Ancol secara gratis.

Oleh : Sugiyanto 

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)

Jadi begini, karena pembahasan mengenai calon pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden masih menarik dan hangat, saya lanjutkan dulu pembahasannya. Tadi pagi saya menulis artikel berjudul “Lima Kandidat Ideal Pengganti Gibran sebagai Wapres Berdasarkan Tujuh Kriteria: Jimly, Busyro, Pramono, Dasco, dan Sjafrie Sjamsoeddin.” Inti artikel tersebut adalah mengulas peluang munculnya calon Wakil Presiden pengganti Gibran dari luar partai politik koalisi pengusung, dengan tetap mengacu pada tujuh kriteria ideal yang telah saya susun. Sore ini, saya kembali melanjutkan pembahasan tersebut sebagai pengembangan dari artikel yang saya tulis pagi tadi.

Dalam proses lanjutan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, apabila pengunduran diri tersebut telah diterima sesuai mekanisme konstitusi dan mengakibatkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengisian jabatan tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UUD 1945. Penggantian Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ada tiga prinsip penting yang perlu dipahami publik terkait proses penggantian Wakil Presiden Gibran. Pertama, Presiden Prabowo Subianto wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Artinya, kewenangan mengusulkan dua calon berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk menjadi Wakil Presiden definitif. Dua nama harus diajukan agar MPR memiliki alternatif untuk menentukan pilihannya.

Kedua, MPR RI memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Mekanisme ini diperjelas dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.

Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua calon tersebut. Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan dilakukan. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden dan dilantik oleh MPR sesuai Pasal 47 UU MD3.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut. Dengan demikian, kewenangan Presiden adalah mengusulkan dua nama, sedangkan kewenangan memilih pada prinsipnya berada di tangan MPR RI.

Ketiga, Presiden tidak diwajibkan meminta persetujuan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Hal ini perlu dipahami secara cermat. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 46 UU MD3 memberikan kewenangan pengusulan dua calon kepada Presiden tanpa mencantumkan persyaratan bahwa nama-nama tersebut harus mendapatkan persetujuan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Dengan demikian, persetujuan partai politik pengusung bukan merupakan persyaratan konstitusional yang secara tegas ditentukan dalam mekanisme pengusulan calon Wakil Presiden pengganti. Namun, bukan berarti Presiden harus mengabaikan partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Konsultasi, komunikasi, dan meminta pertimbangan politik dari partai-partai koalisi justru penting untuk menjaga soliditas, kebersamaan, dan stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Melalui mekanisme tersebut, peluang munculnya nama-nama ketua umum partai politik besar maupun tokoh dari partai koalisi tetap terbuka. Di antaranya Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN; Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar; Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat; serta Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra.

Dengan demikian, Presiden Prabowo secara konstitusional dapat mengusulkan tokoh dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NasDem, PSI, partai politik lainnya, ataupun tokoh nonpartai, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Tidak ada ketentuan dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden yang membatasi pengusulan hanya kepada tokoh dari partai politik pengusung awal pasangan Prabowo-Gibran.

Namun, terdapat batas kewenangan yang harus dipahami bersama. Presiden Prabowo tidak bisa menetapkan sendiri siapa yang akan menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran. Presiden wajib mengajukan dua nama, sedangkan MPR RI memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih satu di antaranya. Pengecualian hanya berlaku apabila kedua calon memperoleh suara sama setelah pemilihan ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (7) UU MD3.

Dua nama yang diajukan Presiden bukan sekadar pilihan politik, melainkan persyaratan konstitusional agar MPR memiliki alternatif dalam menentukan Wakil Presiden pengganti. Oleh karena itu, tiga prinsip utama yang harus menjadi pedoman publik dalam memahami proses ini adalah Presiden mengusulkan dua nama, MPR memilih satu nama, dan tidak terdapat kewajiban konstitusional untuk memperoleh persetujuan partai politik pengusung Prabowo-Gibran.