Pemprov DKI Targetkan Pembangunan Tanggul Pesisir Utara Rampung 2027

Jakarta, Dekannews - Pemerintah DKI Jakarta sedang membangun tanggul di wilayah utara pesisir Jakarta. Pembangunan tanggul untuk mengantisipasi rob ini akan terus berjalan sampai 2027.

"Sedang berjalan sampai 2027 sehingga tentunya tadi seperti kebocoran bukan bocor tetapi memang ada posisi posisi yang rawan memang belum ditanggul," ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (27/12).

Tanggul yang sedang dibangun sepanjang 22,5 km. Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk memenuhi pembangunan 11 km tanggul. Saat ini sudah terselesaikan 0,5 km, dan tahun 2022 ditambah lagi 1,59 km.

"Saya sudah sampaikan ada 22,5 km yang 11 adalah kewenangan pemda, pemda itu baru 0,5 km plus 2022 ini kan nambah 1,59 km," terang Heru.

Sementara sisanya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian PUPR akan menyelesaikan tanggul di utara Jakarta itu sampai 2024.

"Berikutnya PUPR sudah berjalan, nah itu PUPR sampai 2024, DKI sampai 2027. Memang tidak semua, belum lokasi lokasi itu dibangun tanggul," kata Heru.

Sebelumnya, pembangunan tanggul pencegah rob atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara Jakarta terus berlanjut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengestimasi anggaran dibutuhkan Rp1,38 triliun untuk 8,3 kilometer dari total 11,1 kilometer pengerjaan tanggul.

Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Putu Riska Komala, menjelaskan alasan DKI hanya membangun tanggul 8,3 kilometer. Menurutnya, sisa tanggul sepanjang 2,8 kilometer diusulkan menjadi kewenangan PT Pelindo II atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sunda Kelapa.

Putu menjelaskan tanggul 8,3 kilometer menjadi kewenangan Pemprov DKI karena berada di empat lokasi. Pertama di Muara Angke sepanjang 3,4 kilometer dengan estimasi anggaran sebesar Rp671 miliar untuk anggaran tahun jamak 2023-2026. Kemudian di Pantai Mutiara sepanjang 1,05 kilometer dengan estimasi anggaran Rp171 miliar untuk tahun jamak 2025-2027.

elanjutnya di Sunda Kelapa sepanjang 2 kilometer dengan estimasi anggaran Rp472 miliar tahun jamak 2023-2025. Terakhir di Kali Blencong sepanjang 1,7 kilometer untuk tahun anggaran 2023-2024 dengan estimasi anggaran Rp71 miliar.

Sementara 2,8 kilometer yang rencananya diusulkan dikerjakan PT Pelindo II atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sunda Kelapa berlokasi di Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sunda Kelapa. Rencana pembangunan tanggul NCICD sepanjang 11,1 kilometer merupakan bagian dari total 20,2 kilometer tanggul yang belum terbangun.

Sisanya, sepanjang 9,1 kilometer merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun total panjang trase tanggul NCICD mencapai 37,3 kilometer yang berada di 10 titik klaster NCICD. Dari panjang tanggul itu, sepanjang 17,1 kilometer sudah terbangun hingga 2022. RED