Pemerintah Menolak KLB Partai Demokrat Di Deli Serdang Sumatra Utara

Jakarta, Dekannews- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (Kemenkumham-RI) menolak permohonan SK Kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatra Utara. Dalam keterangan pers melalui virtual, Yasonna Laoly mengaskan permohonan KLB kubu Moedoko ditolak.

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan Dewan Pimpina Daerah, DPD, Dewan Pimpinan Cabang, DP.  Tidak disertai mandat dari ketua DPD, DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang Sumatra Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ucap Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Yasonna Laoly di Jakarta, Rabu (31/03/21).

Sebagaimana diketahui, KLB Partai Demokrat telah mencopot Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan resmi mengesahkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Atas kejadin ini, Partai Demokrat berang dan  menyebut kubu Moeldoko tidak bisa mendemisionerkan AHY karena dilakukan secara ilegal. Bahkan melalui akun media sosial Twitter, AHY mengatakan kongres di Sumatra Utara abal-abal.

Dengan adanya keputusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB kubu Moeldoko, maka AHY  tetap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang diakui pemerintah. (nto)