Menteri Perminyakan Iran Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Kilang minyak Iran


DEKANNEWS - Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengundurkan diri di tengah tekanan ekonomi yang melanda negara tersebut. Pengunduran diri itu terjadi beberapa hari setelah muncul tuduhan bahwa lembaga perantara yang menangani penjualan minyak Iran ke luar negeri memiliki utang jutaan dolar.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menerima pengunduran diri Paknejad. Dalam keterangannya, Paknejad menyebut alasan pribadi sebagai penyebab dirinya meninggalkan jabatan tersebut.

Keputusan itu menjadi sorotan karena Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Inflasi disebut telah mencapai 85 persen, sementara pendapatan dari sektor minyak mengalami penurunan yang berdampak terhadap pemasukan valuta asing negara.

Melansir The Guardian, Selasa (7/10/2026), konduisi tersebut turut menekan nilai tukar rial. Mata uang Iran telah melemah lebih dari 10 persen dibandingkan sebulan sebelumnya, di tengah hambatan terhadap penjualan minyak yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan pemerintah.

Pemerintah Iran menggelar pertemuan darurat sepanjang akhir pekan untuk membahas kondisi ekonomi tersebut. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan kemajuan nyarta dalam upaya mengatasi tekanan yang tengah dihadapi.

Tekanan ekonomi juga berdampak pada masyarakat kelas menengah profesional. Laporan mengenai pengumduran diri guru dan perawat semakin banyak muncul karena pendapatan mereka dinilai tidak mampu mengejar kenaikan harga kebutuhan.

Bank sentral Iran menyatakan bahwa tugasnya bukan mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu, melainkan mengeloka fluktuasi nilai tukar. Perekonomian Iran sendiri mengalami kontraksi sekitar 10 persen dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Kondisi tersebut berlangsung ketika Iran masih menghadapi sanksi dan ketegangan dalam perundingan nuklir. Para diplomat Iran disebut tidak berencana memberikan konsesi baru setelah proposal untuk mempercepat proses perundingan nuklir ditolak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepekan sebelumnya. (Zat)