Kasus Penyadapan Prabowo, Pengamat : Jadi Momentum Pembenahan Penegakan Hukun
DEKANNEWS, JAKARTA – Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi penegakan hukum sekaligus mengembalikan kekuasaan agar berjalan sesuai konstitusi.
Amir menegaskan, penanganan perkara penyadapan tidak boleh hanya berakhir dengan penetapan sejumlah tersangka. Aparat harus mampu mengungkap pihak yang menjadi aktor utama, motif di balik operasi tersebut, hingga kemungkinan adanya kepentingan politik yang melatarbelakanginya.
Ia menilai kasus ini memiliki dimensi lebih luas karena menyangkut keamanan kepala negara dan kepentingan nasional. Karena itu, proses penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Amir mengingatkan, gagasan Prabowo mengenai kedaulatan ekonomi dan pembenahan arah pembangunan nasional sebenarnya telah disampaikan jauh sebelum menjabat sebagai presiden melalui buku Paradoks Indonesia dan Solusinya.
Dalam buku tersebut, Prabowo menekankan pentingnya menjalankan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pengelolaan ekonomi nasional. Ia juga mengkritik arah pembangunan setelah Reformasi 1998 yang dianggap semakin menjauh dari cita-cita ekonomi kerakyatan.
“Kalau kita lihat dengan baik, baik apa yang ditulis Prabowo sebelum menjadi Presiden maupun setelah menjadi Presiden, pada hakikatnya ada upaya membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa perjalanan bangsa setelah Reformasi 1998 telah mengalami kesalahan arah,” kata Amir kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, agenda mengembalikan pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat berpotensi berbenturan dengan kepentingan kelompok tertentu yang selama ini memperoleh keuntungan dari penguasaan sumber daya alam.
Ia menyebut persoalan kebocoran penerimaan negara, penyelundupan, manipulasi dokumen ekspor, hingga penguasaan sumber daya alam oleh kelompok oligarki merupakan sejumlah persoalan yang harus dibenahi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Pengusutan Kasus Penyadapan Harus Transparan
Terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Amir memberikan apresiasi terhadap langkah Bareskrim Polri yang telah mengungkap perkara tersebut.
Namun, ia meminta masyarakat turut mengawasi perkembangan penanganan kasus agar penyelidikan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kalau kita lihat apa yang disampaikan Kapolri, bahwa sekarang ini Kapolri bersama rakyat, berarti ada harapan bahwa penegakan hukum benar-benar dilakukan untuk melindungi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Amir menilai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pembenahan internal Kepolisian, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya.
Ia menyinggung sejumlah persoalan hukum pada pemerintahan terdahulu, mulai dari dugaan kriminalisasi terhadap ulama, penanganan perkara kontroversial, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Menurut Amir, upaya pembenahan tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Kepolisian perlu menentukan skala prioritas dengan mempertimbangkan dampak dan konsekuensi hukum dari setiap persoalan yang akan diselesaikan.
“Kesalahan-kesalahan yang terjadi harus diselesaikan. Tetapi harus dipilih secara kritis, mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana penyelesaiannya agar tidak menimbulkan masalah lain,” katanya.
Polemik Ijazah Jokowi Perlu Uji Forensik Ulang
Selain persoalan penyadapan, Amir turut menyoroti polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai pemeriksaan forensik ulang menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam agenda pembenahan institusi Kepolisian.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas aparat dalam melakukan penyelidikan dan mengungkap suatu perkara.
Ia menilai transparansi dalam proses pemeriksaan menjadi faktor penting agar setiap langkah penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Putusan MK dan MA Perkuat Pemakzulan
Amir juga menyinggung polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan tersebut, menurutnya, harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan pembenahan tata kelola kekuasaan tidak cukup hanya melalui pernyataan politik ataupun pergantian pejabat. Seluruh elemen bangsa harus memiliki komitmen untuk memastikan kekuasaan berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
“Persoalannya adalah bagaimana seluruh komponen bangsa mengikuti proses untuk mengembalikan kekuasaan agar tunduk kepada konstitusi,” katanya.
Amir berharap Prabowo berani melakukan pembenahan menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, termasuk kebocoran kekayaan negara dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Ia mengingatkan masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika dan pertarungan kepentingan elite politik. Partisipasi publik diperlukan untuk memastikan agenda pembenahan berjalan sesuai kepentingan bangsa.
Menurutnya, penegakan hukum harus diwujudkan melalui proses yang terbuka, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melihat jabatan maupun latar belakang kekuasaan.
Dengan demikian, pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi salah satu ujian penting bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan independensi dan profesionalitasnya.
Kasus tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua pihak, termasuk mereka yang pernah berada di lingkaran kekuasaan. (Zat)
