Jaga Netralitas ASN, Tim Pemenangan Pramono - Rano Terjunkan Tim Pemantau di 6 Wilayah DKI

Cagub dan cawagub nomor urut 3 Pramono - Rano

Jakarta, Dekannews - Netralitas aparat sipil negara (ASN) pada penyelenggaraan Pilkada DKI 2024, menjadi fokus perhatian bagi kubu Cagub-Cawagub DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno Pramono Anung-Rano Karno.

Oleh karena itu, menjelang pencoblosan pilkada DKI Jakarta 27 November mendatang, Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, menyiapkan berbagai strategi khusus.

Untuk menjaga netralitas ASN, kubu cagub nomor urut 3 tersebut menerjunkan tim khusus untuk memantau netralitas aparat sipil negara (ASN). 

Ketua Harian Pemenangan pasangan Pramono-Rano, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, tim tersebut nantinya ditugaskan untuk melakukan pemantauan yang dikhususkan kepada para lurah dan camat.

“Ada tim khusus yang diturunkan memantau netralitas ASN DKI khususnya lurah dan camat, ” Prasetyo saat silaturahmi dengan jurnalis Balaikota/DPRD, Senin (18/11/2024).

Dia melanjutkan, jika tim khusus tersebut sudah diturunkan di enam wilayah kota dan kabupaten.

Selain itu, Prasetyo mengatakan timnya juga menyiapkan strategi khusus yang tidak terduga. Cara tersebut dilakukan untuk kemenangan pasangan cagub-cawagub nomor urut 3 tersebut. “Sudah pasti ada strategi lain yang bersifat khusus,“ ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Kementerian Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait hukuman bagi aparatur sipil negara, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral pada pilkada menjadi masukan lembaganya untuk mengevaluasi sistem kepemiluan di tanah air.

“Jadi, yang pasti ini menjadi masukan untuk mengevaluasi sistem kepemiluan,” kata Bima usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah penjabat kepala daerah lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bima tak menampik bahwa mengevaluasi sistem kepemiluan guna mencegah pelanggaran netralitas aparat negara menjadi suatu urgensi bagi Kemendagri.

Ke depan salah satu urgensi dari mengevaluasi sistem pemilu, pilkada, adalah untuk mencegah ketidaknetralan ini. Semua kan ada kaitan dengan sistem seperti apa,” ucapnya.