Isu Jakarta Bakal Kembali Dikepung Demo, Aktivis Senior Tom Pasaribu : Jika Anarkis, Ada Agenda Terselubung yang Lebih Jahat

Aktivis Senior Tom Pasaribu

Jakarta, Dekannews — Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar kembali di Jakarta pada 3-4 September mendapat sorotan. Aktivis senior Tom Pasaribu menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat.

Namun menurut Tom, apabila aksi tidak dilakukan secara tertib bahkan cenderung anarkis, maka aksi tersebut patut dicurigai.

“Jika mereka mau menyisir dan melakukan aksi demo kembali berarti ada agenda terselubung. Silakan saja menyampaikan aspirasi, mengkritik apapun jika menurut mereka ada yang tidak benar. DPRD ini belum pernah dirusak karena itu patut diwaspadai adanya agenda terselubung yang dibawa pendemo itu, karena ini (Jakarta) barometer,” ujar Tom Pasaribu saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Ia menambahkan bahwa selama ini aspirasi masyarakat sudah mendapat ruang di DPRD, sehingga aksi anarkis seharusnya tidak perlu terjadi.

“Aspirasinya selama ini sudah ditampung tinggal menunggu dijalankan apa tidak. Kalau tidak dijalankan silakan lagi demo permasalahannya,” tegasnya.

Menurut aktivis yang tergabung dalam Lima Pandawa tersebut, isu tunjangan pejabat maupun kebijakan daerah termasuk dalam kewenangan APBD masing-masing. Ia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih tergolong transparan dan tidak melakukan kebijakan yang membebani rakyat, berbeda dengan beberapa daerah lain.

“Karena kalau ditanya masalah tunjangan-tunjangan rumah dan lainnya kan tergantung APBD daerah setempat. Sekarang Jakarta ini termasuk salah satu Pemprov yang lumayan tinggi namun kita kan tidak seperti di daerah menaikkan PBB, mas Pram (Gubernur DKI) kan tidak melakukan itu, tidak menaikkan pajak-pajak apa-apa, mereka hanya mengikuti pemerintah pusat tidak ada yang terlalu spesifik seperti di daerah. Karena ini otonominya pun khusus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tom mengingatkan bahwa Jakarta memiliki posisi strategis sebagai barometer nasional sekaligus pusat pemerintahan.

“Bahwasanya Jakarta ini barometer, Gubernur DKI itu tugas dan tanggungjawabnya cukup besar. Di samping ibukota negara, ibukota negara ini menjadi pemerintahan Republik Indonesia ini ibukota masih ibukota. Jadi menurut saya jika anarkis, karena selama emo di sini nggak pernah anarkis. Jadi kalau memang anarkis kita bertanya, ada agenda terselubung yang lebih jahat,” pungkasnya.