Harta Kekayaan Kepala BPN Jaktim yang Istrinya Bergaya Hedon Sebanyak Rp 14,7 Miliar
Jakarta, Dekannews - Vidya Piscarista, istri Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur (Jaktim) Sudarman Harjasaputra, kerap pamer gaya hedonnya di sosial media.
Imbas hidup glamor sang istri, Sudarman bakal dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengklarifikasi harta kekayaan miliknya.
Berdasarkan elhkpn.kpk.go.id yang dilihat, Jumat (17/3), Sudarman tercatat memiliki harta sebesar Rp 14.765.037.598 atau Rp 14,7 miliar.
Sudarman terakhir menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 29 Maret 2022 saat menjabat Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.
Harta Sudarman terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak. Untuk harta tidak bergerak, ia tercatat memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Ciamis, Malang, Bogor, Tangerang Selatan, hingga Garut. Nilainya mencapai Rp 13.997.511.000.
Sedangkan untuk harta bergerak, Sudarman melaporkan memiliki motor Piagio Vespa Primavera tahun 2014 seharga Rp 18 juta dan Mazda CX5 tahun 2017 seharga Rp 420 juta. Sehingga kendaraan yang dia miliki senilai Rp 438 juta.
Sudarman juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 600 juta. Kas dan setara kas lainnya senilai Rp 249.526.598. Totalnya senilai Rp 15.285.037.598.
Meski demikian, Sudarman tercatat memiliki utang sebesar Rp 520 juta. Jadi total harta yang dia laporkan setelah dikurangi utang senilai Rp 14.765.037.598.
KPK sebelumnya menyatakan akan memanggil Sudarman. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan harta kekayaannya. Pemanggilan Sudarman ini imbas sang istri, Vidya Piscarista yang kerap pamer harta di media sosial.
Tak hanya pamer barang mewah, Vidya juga kerap memamerkan liburannya ke Eropa di akun Instagram pribadinya. Namun belakangan, diketahui akun Instagram istri Sudarman itu telah lenyap.
"KPK akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap informasi tersebut,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3).
Ali menjelaskan, klarifikasi harta kekayaan tersebut merupakan kewenangan tim dari Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dalam kesempatan ini, Ali mengoreksi sejumlah informasi yang menyebutkan bahwa pemeriksaan kekayaan dilakukan oleh tim penyelidik atau penyidik.
Sebab, tim penyelidik dan penyidik berada di bawah Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Sementara, tim LHKPN di bawah Kedeputian bidang Pencegahan dan Monitoring.
“Nanti minggu depan kami informasikan (hasilnya),” ujarnya.
Ali menyebut klarifikasi dilakukan setelah pemeriksaan LHKPN Sudarman rampung. Kendati demikian, Ali belum mau membeberkan lebih lanjut mengenai materi klarifikasi tersebut.
“Itu nanti besok, kalau sudah dilakukan klarifikasi kan akan dijelaskan lagi oleh pencegahan,” pungkasnya. RED
