Gapai Indonesia Emas 2045, Pemerintah Fokus Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Jakarta, Dekannews - Indonesia ditargetkan menjadi bagian dari negara maju pada momentum Indonesia Emas 2045. Tujuan ini bukanlah harapan kosong. Karena, Indonesia punya potensi yang harus dioptimalkan sehingga potensi ini bisa menjadi modal besar untuk menjadi negara maju.
Potensi tersebut antara lain luas wilayah dan kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa, penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Jumlah tersebut juga telah mencapai bonus demografi di mana 60 persen penduduk indonesia adalah usia produktif.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Didik Suhardi menyampaikan, pemerintah berupaya supaya bonus demografi tidak menjadi bencana demografi.
Didik memaparkan, pemerintah berfokus dalam dua hal untuk memaksimalkan bonus demografi dan menggapai Indonesia Emas 2045, yaitu menangani stunting dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Kick Off Gerakan nasional Revolusi Mental Tahun 2023, "Transformasi Kebijakan Perlindungan Sosial", di Balai Senat Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Rabu (25/01/2023).
"Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan dan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar generasi kita tidak stunting dan terjebak dalam masalah kemiskinan ekstrem," ungkapnya.
Lebih lanjut, Didik menjelaskan, penurunan stunting ditargetkan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Kemudian, kemiskinan ekstrem juga harus dientaskan menjadi 0 persen pada tahun 2024 karena berkaitan dengan penyebab stunting pada anak-anak.
Didik menyampaikan, stunting sebagai hambatan besar pembangunan SDM Indonesia memiliki masalah yang beririsan. Bukan hanya masalah kemiskinan, masalah lain juga ada di dalamnya. Seperti masalah demografi, sanitasi, masalah lain seperti masalah sosial budaya yang harus diselesaikan.
Didik menerangkan, kegiatan Kick Off Gerakan nasional Revolusi Mental Tahun 2023, terkait Transformasi Kebijakan Perlindungan Sosial diharapkan bisa sejalan dengan nilai-nilai revolusi mental terutama semangat gotong royong dalam menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Ini perlu kita selaraskan perbaiki kembangkan antara kebijakan satu dengan lainnya sehingga asimetrik policy. Harapan kita bisa sampai. Sejalan dengan yang kita lakukan kolaborasi gotong royong antar kementerian, lembaga yang menangani program ini," ujarnya. RED