Bappenas Fokuskan Ekonomi Hijau untuk SDGs
Jakarta, Dekannews - Kementerian PPN/Bappenas selaku pengampu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) menyelenggarakan SDGs Annual Conference 2022 secara hybrid di Hotel Sultan, Jakarta, pada 1-2 Desember 2022.
Konferensi bertema “Mendorong Aksi Ekonomi Hijau untuk Mencapai SDGs” ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong ekonomi hijau dalam pencapaian SDGs di 2030.
“Pembangunan yang berkelanjutan memang sesuatu yang penting, sekalipun kita diterpa oleh tekanan-tekanan, seperti pandemi yang lalu. Kita juga akan menghadapi triple planetary crisis yang mengancam sumber pangan kita dan berdampak pada penurunan dana untuk pencapaian SDGs,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kamis (1/12).
Laporan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dalam “Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022” mencatat, pencapaian SDGs di Kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan melewati 2030. Pemulihan pandemi menjadi sarana mempercepat transformasi ekonomi hijau. Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi hijau.
Target ekonomi hijau tidak hanya mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, namun pertumbuhan PDB selaras dengan ekonomi hijau, mencapai 6,1-6,5 persen per tahun hingga 2050 dan diperkirakan mampu menciptakan green jobs sebesar 1,8 juta di 2030.
“Aksi nyata dari saudara semua dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk akselerasi, terutama yang didukung dengan penguatan kerangka regulasi melalui Perpres SDGs Nomor 111 Tahun 2022, serta pengarusutamaan dalam RPJMN maupun RPJPN,” tegas Menteri Suharso.
Dalam konferensi tahunan tersebut, Menteri Suharso juga memberikan penghargaan Indonesia’s SDGs Actions Awards 2022 kepada sebelas kategori, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha besar, pelaku usaha kecil menengah, organisasi orang muda, dan media.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Komite Pelaksanaan Pemantauan Otonomi Daerah dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia juga meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan daerah serta kapasitas daya saing berkelanjutan daerah. EDP
