Anggota DPR Santoso: Jika Pj Gubernur & DPRD DKI Jakarta Punya Nurani Maka Raperda ERP Harus Dicabut dan Dikubur
Jakarta,Dekannews-Aksi demo ojek online (ojol) se Jabodetabek yang dimotori Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi 802 (PREDATOR 802), pada Rabu 8 Pebruari 2022 yang menolak Elektronik Road Pricing (ERP), atau jalan berbayar yang akan diterapkan di beberapa titik di Jakarta, adalah cermin bahwa penerapan ERP sangat ditolak oleh masyarakat luas warga Jakarta.
Penolakan ERP oleh elemen masyarakat Jakarta itu menunjukan bahwa sudah seharusnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ERP dicabut oleh Pj. Gubernur & DPRD DKI Jakarta Heru Budi Hartono, bahkan dikubur dalam-dalam. Demikian yang disampaikan oleh Santoso, Anggota Legislator DPR Fraksi Partai Demokrat dapil Jakarta III. "Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta pasti akan membela rakyat untuk menentang ERP tersebut," demikian Santoso menambahkan.
Komunitas ojol se Jabodetabek yang menamakan dirinya Predator 802 yang melakukan aksi demo pada tanggal 8 bulan 2 itu dikomandani oleh Irfan Smandu LGM tuntutannya adalah "Dicabutnya Raperda ERP untuk tidak disahkan alias dibatalkan". Pencabutan Raperda ERP sangat penting karena penerapan ERP akan berdampak secara efek domino kepada ekonomi masyarakat Jakarta. Jika ERP diterapkan maka biaya hidup warga Jakarta akan lebih tinggi & ini jelas akan makin memberatkan warga Jakarta yang tergolong ekonomi lemah. Tanpa ERP saja daya beli masyarakat menurun apalagi jika ERP diterapkan.
Demo menolak ERP yang dilakukan oleh Predator 802 bukan hanya untuk pegiat ojol sj tapi juga memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta yang akan merasakan dampaknya jika ERP diberlakukan. Penerapan ERP ini jelas mengkhianati nurani rakyat Jakarta & sekitarnya yang telah membayar pajak tapi tidak dapat melewati jalan yang dibangun dari pajak yang telah rakyat bayar.
Sangat tidak tepat jika penerapan ERP untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena selain memberatkan rakyat juga menambah pengeluaran ekonomi rakyat. Pemda DKI Jakarta seharusnya memberi kesejahteraan rakyatnya bukan malah menambah beban kepada rakyatnya.(tfk)
