Ancam Stabilitas Nasional, Isu Maluku Merdeka Perlu Diantisipasi Dengan Cermat
DEKANNEWS JAKARTA - Munculnya narasi 'Maluku Merdeka' di berbagai platform media sosial mengundang keprihatinan berbagai kalangan. Isu tersebut sengaja dihembuskan untuk memicu keresahan di masyarakat, mengganggu kenyamanan dan keamanan serta mengancam kestabilan nasional.
Meski tidak semua unggahan mencerminkan gerakan nyata di lapangan, penyebaran isu separatis melalui ruang digital dinilai dapat memengaruhi opini publik, memperkuat rasa ketidakpuasan, hingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Terkait hal ini, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menegaskan, pemerintah perlu mencermati munculnya isu yang belakangan marak di sejumlah media sosial. Pemerintah harus mengupayakan solusi lain lantaean tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan semata.
Amir menyarankan, pemerintah harus cermat dalam menelaah dan mencari solusi permasalahan yangggg justru berkaitan dengan kesenjangan pembangunan, pemerataan ekonomi serta persepsi kekayaan sumber daya alam Maluku belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat setempat.
Amir meyakini peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi langkah paling efektif untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mempersempit ruang berkembangnya narasi separatis di Maluku. Pendekatan pembangunan dinilai harus berjalan beriringan dengan langkah pengamanan agar stabilitas daerah tetap terjaga.
Selain itu, masih kata Amir, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat sensitif dan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun propaganda. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat agar tidak muncul ruang bagi pihak-pihak yang ingin membangun sentimen anti-pemerintah.
"Rakyatnya miskin merupakan isu yang sangat mudah dipolitisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sentimen anti-pemerintah," kata Amir dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).
Meski demikian, Amir mengingatkan bahwa berbagai unggahan di media sosial tidak bisa langsung diartikan sebagai tanda meningkatnya ancaman nyata. Menurutnya, sebagian konten hanya merupakan ekspresi individu, sementara sebagian lainnya sengaja dibuat untuk memancing respons emosional masyarakat.
Karena itu, aparat intelijen didorong melakukan pemetaan secara objektif terhadap sumber penyebaran narasi, pola distribusi informasi, hingga kemungkinan adanya jaringan yang bekerja secara terkoordinasi. Langkah tersebut harus dilakukan secara profesional dan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum.
Selain penguatan pengawasan, Amir menilai strategi jangka panjang yang lebih penting adalah mempercepat pembangunan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Maluku agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara.
"Kesejahteraan merupakan benteng pertahanan nasional yang sangat penting. Ketika masyarakat memperoleh pendidikan yang baik, lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, infrastruktur memadai, dan peluang ekonomi yang adil, ruang bagi propaganda akan semakin sempit," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan maupun provokasi yang beredar di berbagai platform media sosial. Di sisi lain, komunikasi publik yang terbuka dinilai dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh.
Amir menjelaskan bahwa isu separatis di Maluku memiliki sejarah panjang sejak deklarasi Republik Maluku Selatan (RMS) pada 1950. Namun, menurutnya, kemunculan kembali narasi tersebut di media sosial tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kelompok di lapangan, melainkan lebih mencerminkan perubahan pola penyebaran informasi di era digitalm
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong percepatan pembangunan melalui penguatan sektor maritim, pertanian, ekonomi kreatif, serta pemetrataan pembangunan antarpulau. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Intelijen harus mampu membaca perubahan pola ancaman sejak dini. Namun pada saat yang sama, negara harus hadir melalui pembangunan yang berkeadilan. Ketahanan nasional tidak hanya dibangun okeh aparat keamanan, tetapi juga oleh kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan rasa keadilan yang dirasakan seluruh warga negara," pungkas Amir. (Zat)
