Soroti Aspirasi LGBTQ di Women's March, DPRD DKI Usulkan Perda Perlindungan Keluarga,
DEKANNEWS, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Hasan Abdillah, berencana mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan keluarga pada 2027. Usulan tersebut muncul menyusul adanya penyampaian aspirasi kelompok LGBTQ dalam aksi Women's March Jakarta yang digelar pada Sabtu (7/11/2026).
Hasan menilai kemunculan atribut pelangi dan penyampaian aspirasi LGBTQ dalam aksi yang mengangkat isu hak-hak perempuan itu perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Iya, jadi kejadian unjuk rasa yang terjadi hari-hari ini di Jakarta, itu LGBTQ melihat ini kesempatan dan dia menjadikan ini agenda terselubung di tengah perayaan Hari Perempuan," ujar Hasan saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia juga menyoroti adanya kelompok yang dinilai memanfaatkan momentum peringatan Hari Perempuan untuk menyampaikan aspirasi terkait LGBTQ. Menurut Hasan, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan di tingkat daerah.
"Masuk di situ dan menyuarakan LGBTQ, termasuk dari Women’s Day," tambahnya.
Atas dasar itu, Hasan mendorong Pemprov DKI Jakarta memiliki regulasi yang mengatur perlindungan keluarga. Ia menilai pembentukan aturan tersebut diperlukan sebagai landasan pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai keluarga di tengah masyarakat.
Hasan menyebut usulan pembentukan Perda tersebut akan dimasukkan dalam agenda pembahasan pada 2027. Ia menyatakan pihaknya siap mendorong proses penyusunan regulasi bersama pemerintah daerah.
“Kita dari Pemprov Jakarta akan siap membuat perdanya, ya 2027 akan kita usulkan dan kita proses," ujarnya.
Anggota Fraksi PKS tersebut juga mengaitkan usulan regulasi itu dengan konstitusi Indonesia yamg berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Hasan menyinggung Peraturan Presiden (Perpres) yang menurut pandangannya mengategorikan LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
“Kalau berdasarkan dari aturan pusat juga sudah jelas ya, konstitusi kita, dasar negara kita Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama yang kedua, Perpres bahwa LGBTQ adalah ancaman nonmiliter. Itu sangrt berbahaya," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasan mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap persoalan LGBTQ sebagai sesuatu yang lumrah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada warga yang membagikan dokumentasi kegiatan Women's March melalui media sosial sehingga menjadi perhatian publik.
Hasan berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan agar hal-hal yanh dinilainya bertentangan dengan nilai-nilai keluarga tidak semakin meluas.
"Semua masyarakat, saya harapkan untuk ikut bekerja sama, bersinergi. Jangan kita biarkan ini menjadi normal karena LGBTQ biasa memulainya dari kota-kota," katanya. (Zat)
